POLISI TIDUR adalah bagian permukaan jalan yang ditinggikan secara melintang untuk menghambat laju kendaraan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Polisi tidur merupakan alat pengendali pengguna jalan. Fungsi polisi tidur adalah membatasi kecepatan pengguna jalan. Istilah polisi tidur tidak ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Masyarakat membuat polisi tidur secara mandiri. Apakah ini dibenarkan? Sebelum membuat polisi tidur, sebaiknya masyarakat meminta izin kepada pihak yang berwenang. Masyarakat biasanya membuat polisi tidur tidak secara proporsional dan tidak sesuai aturan sehingga dapat menimbulkan ketidaknyamanan.

Masyarakat membuat polisi tidur bertujuan agar pengguna jalan mengurangi kecepatan. Masyarakat membuat polisi tidur dengan jumlah banyak dan tinggi-tinggi. Harapannya pengguna jalan agar pelan-pelan. Tetapi masyarakat sering mengabaikan keselamatan pengguna jalan jika polisi tidurnya tidak sesuai aturan.

Beberapa alasan masyarakat membuat polisi tidur yaitu pengguna jalan yang melintas mengendarai dalam kecepatan tinggi, niat masyarakat mengurangi kecelakaan lalu lintas,  menjaga keamanan kampungnya dari pengguna jalan yang tidak sopan santun, polisi tidak selalu ada di jalan, banyak anak kecil dan agar pengguna jalan berhati-hati.

Padahal ada aturan larangan membuat polisi tidur. Pada dasarnya setiap orang dilarang memasang alat pembatas kecepatan dan perbuatan ini dapat berakibat rusaknya jalan atau fungsi jalan (Pasal 28 ayat (1) UU LLAJ). Alat pengendali kecepatan juga tidak dibenarkan karena dapat menganggu fungsi perlengkapan jalan (Pasal 28 ayat (2) UU LLAJ).

Membuat polisi tidur sudah ada tata aturannya. Polisi tidur masuk kategori alat pengendali pengguna jalan (Pasal 25 ayat (1) huruf e UU LLAJ). Sehingga masyarakat tidak lagi semena-mena membuat polisi tidur dan semaunya sendiri. Membuat polisi tidur harus memperhatikan kenyamanan pengguna jalan. Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 2 ada tiga spesifikasi polisi tidur atau alat pengendali pengguna jalan yaitu speed bump, speed hump, dan speed table.

Pasal 3 ayat (3) Permenhub Nomor 82 Tahun 2018, speed bump berbentuk penampang melintang dengan spesifikasi terbuat dari bahan badan jalan, karet atau bahan lainnya yang memiliki pengaruh serupa, memiliki ukuran tinggi antara 8 cm sampai dengan 15 cm, lebar bagian atas antara 30 cm sampai 90 cm dengan kelandaian paling banyak 15% dan memiliki kombinasi warna kuning atau putih berukuran 20 cm dan warna hitam berukuran 30 cm. Fungsi speed bump untuk pembatas kecepatan dan dipasang di area parkir, jalan privat atau jalan lingkungan terbatas dengan kecepatan dibawah 10 km/jam.

Pasal 3 ayat (4) Permenhub Nomor 82 Tahun 2018, speed hump berbentuk penampang melintang dengan spesifikasi terbuat dari bahan badan jalan atau bahan lainnya yang memiliki pengaruh serupa, ukuran tinggi antara 5 cm sampai dengan 9 cm, lebar total antara 35 cm sampai dengan 390 cm dengan kelandaian maksimal 50 %, kombinasi warna kuning atau putih berukuran 20 cm dan warna hitam berukuran 30 cm. Speed hump peruntukannya pada jalan lokal dan jalan lingkungan dengan kecepatan dibawah 20 km/jam

Pasal 3 ayat (5) Permenhub Nomor 82 Tahun 2018, speed table berbentuk penampang melintang dengan spesifikasi terbuat dari bahan badan jalan atau blok terkunci dengan mutu setara K-300 untuk material permukaan speed table, memiliki ukuran tinggi antara 8 cm sampai 9 cm, lebar bagian atas 660 cm dengan kelandaian paling tinggi 15 % dan memiliki kombinasi warna kuning atau warna putih berukuran 20 cm dan warna hitam berukuran 30 cm.  speed table dipasang pada jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan serta tempat penyeberangan jalan dengan kecepatan dibawah 40 km/jam.

Masyarakat tidak dibenarkan membuat polisi tidur secara sembarangan. Sebab polisi tidur yang tidak sesuai aturan dan dibuat oleh yang bukan berwenang dapat menyebabkan terganggunya pengguna jalan dan bisa jadi berakibat kecelakaan lalu lintas. Seyogyanya masyarakat harus lebih berhati-hati dalam membuat polisi tidur. Polisi dan pihak yang berwenang lainnya dapat memberikan penyuluhan tentang tata cara pembuatan polisi yang benar. Paling penting semua pengguna jalan harus sopan santun dan beretika dalam berkendara. (ila)

*Penulis adalah staf Department of Quality Assurance Universitas Aisyiyah Jogjakarta