SLEMAN – Masih banyak kasus bullying (perundungan) terjadi di media social. Biasa disebut cyberbullying. Terutama ditemui di twitter atau instagram. Dalam hal ini, anak bisa saja menjadi korban dan bahkan pelaku.

Data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Sleman, pada 2018, terdapat 177 kasus kekerasan terhadap anak. Rata-rata anak mendapat kekerasan psikis.

Kepala Dinas P3AP2KB Sleman, Mafilindati Nuraini menjelaskan, jenis kekerasan dan eksploitasi yang dialami anak saat ini lebih beragam. Bukan hanya dilakukan dengan kontak fisik langsung.

Namun juga ada yang tidak perlu kontak fisik langsung seperti cyberbullying, sexting, grooming dan sextortion. “Ini merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang karena perbuatan ini melanggar hak-hak anak dan berdampak buruk bagi perkembangannya,” kata Mafilinda, Minggu (28/4).

Menurut Mafilinda, perkembangan teknologi membawa banyak perubahan dalam kehidupan. Teknologi seperti dua mata pisau.

Di samping memiliki manfaat dan mempermudah kehidupan manusia, juga memiliki dampak dan risiko besar. Anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan dan eksploitasi melalui media daring.

Oleh karenanya, untuk menekan kasus cyberbullying pihaknya gencar melakukan sosialisasi. Pihaknya mengundang 100 orang turut sosialisasi Pencegahan Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak Melalui Media Online.

“Sosialisasi ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami secara komprehensif bentuk-bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap anak. Khususnya kekerasan di media daring agar masyarakat mampu mengembangkan upaya pencegahannya,” kata Mafilindati.

Asisten Departemen Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi, Kemeterian PPPA, Valentina Ginting mengatakan, saat ini banyak kasus kekerasan dan eksploitasi yang asalnya dari media sosial. Tak jarang kasus bullying berawal dari saling ejek di media sosial. Lalu tersebar luas dan membesar.

Valentina mengatakan, untuk mencegah cyberbullying diperlukan komitmen berbagai pihak. “Perlu kolaborasi. Tidak hanya dari pemerintah saja. Namun juga seluruh pihak dan masyarakat untuk mencegah kasus kekerasan dan eksploitasi melalui media daring,” jelas Valentina. (har/iwa/by)