PURWOREJO – Sebanyak 12 tempat pemungutan suara (TPS) di delapan desa di Kecamatan Bener diminta dilakukan penghitungan suara ulang. Dorongan ini dipicu adanya dugaan kecurangan yang dilakukan  salah seorang calon anggota legislatif.

Desakan digelarnya penghitungan suara kembali tu dilakukan oleh salah satu caleg Rumino yang mendatangi Bawaslu Purworejo, Sabtu (27/4). Menurutnya, dalam kasus itu Bawaslu harus bertindak karena menjadi wasit dan ditemukan pelanggaran di lapangan.

“Saya melihat di wilayah Kecamatan Bener, khususnya di 12 TPS dari delapan desa, ada yang tidak jelas. Maka kami meminta Bawaslu, ibarat sebuah pertandingan itu sebagai wasit, bisa bertindak tegas jika ada pemain yang terindikasi tidak sportif,” kata Rumino.

Menurut Rumino, dalam kertas C1 yang ada memunculkan indikasi kecurangan. Terdapat banyak coretan tidak berparaf untuk hasil perolehan suara caleg PDIP nomor urut 7 atas nama Timbul Susilo. “Yang ada coretannya hanya di salah satu caleg itu, di 12 TPS dari delapan desa,”  tambah Rumino.

Ke-8 desa itu adalah Limbangan, Bleber, Medono, Kaliboto, Guntur, Benowo, Kalijambe, dan Sidomukti. Pihaknya berharap Bawaslu dapat segera menindaklanjuti. Dari kejadian itu, dia berharap ada penghitungan ulang agar pemilu benar-benar bersih, jujur dan adil.

Sementara itu, caleg dari Partai Hanura Cipto Waluyo mempertanyakan adanya perubahan jumlah suaranya yang hilang saat berada di PPK. Di TPS dan PPS dalam sebuah desa, jumlah suaranya mencapai 52, namun di tingkat PPK saat digelar rapat pleno rekapitulasi ternyata hanya menjadi 46 saja.  “Di sini jelas kami dirugikan karena suara kami hilang. Kami meminta agar Bawaslu menindaklanjuti hal ini,” kata Cipto Waluyo.

Ketua Bawaslu Purworejo Nur Kholiq yang menerima pengaduan itu menyatakan siap untuk menindaklanjuti laporan yang ada. Hanya saja, Bawaslu belum dapat memutuskan karena harus dilakukan pengkajian hingga klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait secara cermat.

Dia menegaskan tidak ada mekanisme perubahan hasil suara di luar rapat pleno. Jika memang ada keberatan di tingkat kecamatan, maka akan dilakukan perbaikan di pleno kabupaten. “Kita tunggu saja pleno penghitungan suara tingkat kabupaten yang diagendakan KPU tanggal 3-5 Mei nanti,” kata Kholiq. (udi/laz/zl)