SLEMAN – Berdasarkan analisis dari Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol UGM, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi target isu negatif. Terutama yang beredar di Twitter usai Pemilu 2019. Ditemukan, 8.498 tweet (54,9 persen) mengenai isu negatif yang ditujukan ke KPU.

Salah seorang Peneliti PolGov, Wegik Parasetyo menjelaskan, isu negatif yang dilayangkan ke KPU terkait kecurangan, manipulasi hasil suara, komisioner, serta input yang tidak sesuai C1. Sedangkan saat masa prapemilu, isu negatif terhadap KPU rendah.

Pasca pemilu, terjadi peningkatan frekuensi isu negatif sekitar 70 kali lipat terhadap KPU. Sedangkan untuk kedua paslon presiden cenderung menurun pada hari H pemilu. “Peningkatan hanya sekitar tiga persen untuk isu negatif terhadap kedua capres,” jelas Wegik, Senin (29/4).

Isu yang dominan sebelum pemilu dan menyerang Paslon 01 adalah respons atau diamnya kubu 01 terhadap fitnah, antek asing, PKI, isu identitas yaitu kafir, Islam. Pascapemilu, isu-isu yang sebelumnya ada, hilang dan digantikan penyebar hoaks pilpres, impor bawang. Sumatera disapu bersih, dan Babel.

Sedangkan isu identitas juga menyerang Paslon 02 sebelum pemilu. Seperti “Kristen, Islam, tionghoa, Jawa, kafir”, “antek aseng, cina”, dan “radikalis, khilafah”. Setelah pemilu, muncul isu baru yang menyerang Paslon 02 yaitu “Sumatra disapu bersih, Babel”, “Antek Aseng”, “Hasil Pemilu”, dan “QC Palsu”.

Dosen DPP UGM, Abdul Gaffar Karim menuturkan, isu negatif pemilu berupa hoaks dalam ranah online maupun offline. Untuk ranah offline, lebih sulit dideteksi. Karena penyebarannya tidak mudah diketahui.

Pengaruh hoaks, tambah Gaffar, akan memengaruhi dan membawa efek bagi orang-orang di atas 40 tahun. Hal ini disebabkan kerentanan terhadap hoaks yang tidak dimiliki mereka. Berbeda dengan anak muda yang memiliki reflek lebih bagus dalam menyaring informasi hoaks. (cr7/iwa/zl)