BANTUL – Tugas Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran (TA) 2018 Bupati Bantul hampir tuntas. Pansus telah menyusun beberapa catatan khusus. Agar beberapa catatan khusus itu menjadi pertimbangan bupati-wakil bupati dalam pengambilan kebijakan.

Di antara catatan khusus itu terkait bidang perencanaan pembangunan. Pansus memberikan beberapa rekomendasi dalam bidang ini. Di antaranya, meminta pemkab memprioritaskan penataan wajah Kabupaten Bantul di bagian selatan.

Ketua Pansus LPKJ Heru Sudibyo menegaskan, penataan pesisir pantai selatan sangat penting. Itu sebagai respons atas beroperasinya Jalan Jalur Lintas Selatan dan Yogyakarta Internaional Airport di Temon, Kulonprogo. Agar Kabupaten Bantul ikut mengambil peluang dari pengoperasian dua proyek pemerintah pusat itu. Toh, gubernur telah mencanangkan pesisir selatan sebagai wajah DIJ.

Dari itu, lanjut Heru, pansus juga memberikan rekomendasi hampir serupa dalam bidang pariwisata. Pansus merekomendasikan agar pemkab juga memprioritaskan pengembangan dan penataan sarana prasarana objek wisata di pesisir pantai selatan.

”Pemkab juga harus mengembangkan destinasi di wilayah selatan,” kata Heru di kantornya, Senin (29/4).

Masih dalam bidang perencanaan pembangunan, politikus Partai Golkar ini menyebut pansus juga meminta agar pemkab mem-breakdown konsep Makaryo Mbangun Deso. Agar konsep yang didengung-dengungkan bupati ini masuk dalam program dan kegiatan. Mengingat, konsep ini belum tersosialisasikan maksimal.

”Pengendalian dan pengawasan tata ruang ditingkatkan. Kami juga meminta perencanaan pembangunan memperhatikan berbagai aspek, seperti skala prioritas, kualitas, dan kuantitasnya,” lanjutnya.

Dari itu, dalam bidang pekerjaan umum dan tata ruang, mantan lurah Gilangharjo ini menekankan, pansus merekomendasikan agar pemkab meningkatkan perencanaan dan pengawasan. Agar kualitas dan spesifikasi dalam kegiatan pembangunan tetap terjaga.

Menurut Heru, pemkab memang harus melanjutkan capaian pembangunan jalan umum dan lingkungan serta jembatan. Namun, Heru mengingatkan, agar pemkab juga memperhatikan aspek pemeliharaannya.

”Penanganan infrastruktur yang rusak akibat bencana pada 2017 harus dipercepat,” pesannya.

Wakil Ketua Pansus LKPJ Suwandi menambahkan, ada beberapa catatan dalam bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga. Antara lain, meminta pemkab mengangkat tenaga administrasi bagi kepala sekolah dasar (SD). Pegawai ini untuk membantu kepala SD dalam pengelolaan dana bosda (bantuan operasional sekolah daerah).

”Tenaga pendidik di SD juga masih kurang, sehingga perlu merekrut guru honorer,” ujarnya.

Terkait bidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, dan perlindungan anak, politikus PPP ini mengungkapkan, pemkab perlu menyusun regulasi tentang ketahanan keluarga. Itu sebagai upaya untuk pemberdayaan masyarakat.

”Pemkab juga harus meningkatkan program bina keluarga sejahtera dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi,” katanya. (*/zam/zl)