JOGJA – Ditundanya peresmian Bandara Yogyakarta Internasional Airport (YIA) oleh Presiden Joko Widodo diharapkan merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah. Sebab, bandara yang dibangun PT Angkasa Pura I itu masih menyiasakan persoalan hukum.  “Kami mohon Presiden Jokowi bertindak bijaksana. Ingat, bandara itu dibangun di atas tanah yang masih menjadi sengketa di pengadilan. Belum ada putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah,” ujar Advokat Bambang Hadi Supriyanto SH  pada (30/4).

Bambang merupakan penasihat hukum dari Suwarsi, putri Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun yang memegang eigendom atau sertifikat hak milik (SHM) tanah bandara. Sedianya jika Jokowi jadi datang ke Jogja, Bambang hendak menemui mantan wali kota Surakarta tersebut. Kebetulan antara Bambang dan Jokowi sama-sama dari Kota Bengawan.

“Namun karena peresmian batal, kami tunda agenda itu,” ungkap advokat yang tinggal di Palur, Surakarta ini.

Seperti diketahui, status kepemilikan tanah bandara itu masih menjadi sengketa di pengadilan antara trah Pembayun, putri raja Surakarta Susuhunan Paku Buwono (PB) X melawan KGPAA Paku Alam (PA) X.

Trah Pembayun diwakili  putrinya Suwarsi alias Bendara Raden Ajeng (BRA) Koeswarsijah beserta tujuh orang ahli waris lainnya. Mereka bertindak sebagai penggugat. Sedangkan PA X menjadi  pihak tergugat. “Saat ini proses hukum perkara itu ada di tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA),” terangnya.

Bambang menegaskan,  kliennya punya bukti kuat. Tanah bandara merupakan bagian dari tanah milik Gusti Raden Ajeng (GRAj) Moersoedarinah binti Moertedjo. Totalnya mencapai 1200 hektare. Lokasinya di Desa Glagah, Palihan, Sindutan, Kebonrejo dan Desa Jangkaran. Semuanya masuk Kecamatan Temon, Kulonprogo.

Tanah tersebut tercatat di eigendom  No. 674 verponding No 154 atas nama Moersoerdarinah. Sertifikat hak milik tersebut diterbitkan kantor Notaris Hendrik Radien di Jogjakarta pada 19 Mei 1916.

Moersoerdarinah merupakan nama kecil  GKR Emas. Sedangkan Moertedjo adalah nama Sultan Hamengku Buwono (HB) VII semasa muda. Ayah dari Moersoedarinah.Setelah dewasa, Moersoedarinah menikah dengan PB X. Pernikahan itu melahirkan GKR Pembayun.

Kelak Pembayun kawin dengan RM Wugu Harjo Sutirto dari Madura. Dari perkawinan itu lahir Suwarsi. Ini dibuktikan dengan surat nazab nomor 127/D/III dari Raad Igama Surakarta atau Pengadilan Agama Surakarta 12 September 1943.

Bambang mengatakan, selama proses pembuktian di Pengadilan Negeri (PN) Jogja, PA X mengklaim tanah bandara itu sebagai tanah kadipaten atau Pakualamanaat Grond (PAG). Dasarnya merujuk UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ. Namun hingga putusan dibacakan, PA X maupun kuasa hukumnya belum pernah sekalipun menunjukkan bukti tanah bandara sebagai tanah PAG.“Buktinya lebih klaim politik,” sindir Bambang.

Dalam putusannya,  baik gugatan Suwarsi maupun gugatan balik  (rekonvensi) yang diajukan PA X sebagai tergugat sama-sama ditolak hakim. Status kepemilikan tanah bandara berikut uang ganti rugi Rp 701 miliar dalam posisi status quo.

Meski perkara tersebut belum punya kekuatan hukum tetap, uang Rp 701 miliar secara diam-diam telah dicairkan oleh  PA X.  “Informasi itu didasarkan surat dari PN Wates yang kami terima,” ujarnya.

Di tengah sengketa tanah itu masih bergulir di MA, kliennya, terang Bambang, justru dikriminalisasi. Suwarsi dkk dituduh melakukan penggelapan asal usul keturunan Pembayun. Tuduhan itu dilayangkan PA X melalui laporan ke Polda DIJ.

Setelah melalui berbagai proses persidangan,  majelis hakim yang diketuai Asep Permana SH pada  (15/4) menjatuhkan vonis bersalah kepada Suwarsi dkk. Suwarsi dihukum percobaan selama 9 bulan. Sedangkan tujuh terdakwa lainnya bervariasi antara 9 bulan hingga 1,6 tahun.

Sejak akhir Februari lalu, sebagian dari delapan terdakwa itu ditahan di Rutan Wirogunan bersama mantan penasihat hukumnya Prihananto SH. Sama seperti kliennya, Prihananto dituduh menggunakan surat palsu keterangan dari camat Temon.

Menanggapi putusan itu, Bambang menyatakan, kliennya memutuskan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jogjakarta. Bukti akta banding itu tertuang di register perkara nomor 19/Pid.B/2019/PN.Yyk yang diajukan pada (22/4) lalu. “Kami masih menunggu salinan putusan dari PN Jogja. Sampai sekarang belum jadi,” ungkap Bambang.

Di sisi lain, PA X menjelaskan, alasan memidanakan Suwarsi dkk. Sebagai penguasa Kadipaten Pakualaman dia merasa terganggu dengan gugatan Suwarsi atas tanah bandara. Gugatan itu dinilai berpotensi merugikan Kadipaten Pakualaman secara materiil maupun immateriil.

“Kewajiban kami untuk melindungi eksistensi dan keistimewaan Kadipaten Pakualaman sebagaimana diamanatkan UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ,” ujar PA X saat menerangkan alasan pengaduannya ke Polda DIJ.

PA X juga mengkhawatirkan uang ganti rugi bandara Rp 701 miliar jatuh ke tangan Suwarsi jika gugatannya dikabulkan pengadilan. Keterangan itu disampaikan PA X di depan sidang di PN Jogja pada (4/3) lalu. (kus/ila)