MAGELANG – Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2019  yang diselenggarakan KPU Kota Magelang diwarnai keberatan dari Partai Gerindra. Mereka mengajukan keberatan karena ada dugaan pelanggaran pelaksanaan Pemilu 2019. Temuan itu saat pelaksanaan rapat pleno tingkat PPK Kecamatan Magelang Utara, Kamis (25/4).

“Tim kami menemukan adanya formulir C2 (catatan kejadian khusus) yang kosong. Padahal, di TPS 12 dan 13 Dapil 3 Kecamatan Magelang Utara terjadi kejadian khusus berupa adanya surat suara dari Dapil lain,” kata Kuasa hukum DPC Partai Gerindra Kota Magelang, Wasit Wibowo, kemarin.

Dia menuturkan, surat suara dari Dapil lain di Dapil 3 Utara ini sudah tercoblos dan terhitung saat rapat pleno tingkat PPK Kecamatan Magelang Utara. Menurut timnya, surat suara dari Dapil lain ini berjumlah sekitar 10 surat dari dua TPS tersebut.“Ini kan kejadian khusus atau luar biasa yang seharusnya tercatat di formulir C2. Dari kejadian itu, berdasarkan PKPU No 4, peserta Pemilu berhak mengajukan keberatan, bahkan berhak mengajukan PSU,” tuturnya.

Dari kejadian itu, kata Wasit, pihak Gerindra kemudian mengirimkan laporan ke Bawaslu pada Senin (29/4). Pihaknya juga mengirimkan surat kepada KPU pada Selasa (30/4) atau H-1 rapat pleno terbuka rekapitulasi. “Ke KPU, kami harap agar pleno khusus Dapil 3 Utara ditunda. Ternyata saat pleno, Rabu (1/5), tetap dilaksanakan pleno rekapitulasi. Maka, saat pleno terbuka itu, saksi Gerindra tidak menandatangani hasilnya,” jelasnya.

Wasit menambahkan, pihaknya tidak berhenti sampai berkirim surat ke KPU dan Bawaslu Kota Magelang saja, tapi akan berlanjut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sekaligus mendesak Bawaslu Kota Magelang agar mempelajari betul laporan tersebut. “Kalau keputusan Bawaslu tidak sesuai harapan, kami akan laporkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kami menempuh jalur ini, karena klien saya Partai Gerindra merasa dirugikan dengan adanya kejadian ini. Gerindra merasa ada yang tidak benar dalam penyelenggaraan Pemilu ini,” tegasnya.

Ketua Bawaslu Kota Magelang Endang Sri Rahayu membenarkan, surat dari Partai Gerindra memang sudah diterimanya Selasa (30/4). Selanjutnya, pihaknya akan menindaklanjuti laporan ini dengan mengadakan sidang Senin (6/5). “Di sidang, akan kami hadirkan pihak yang dilaporkan, yakni petugas KPPS TPS 12 dan 13 Kelurahan Kramat Utara serta pihak pelapor. Hasilnya seperti apa, menunggu pelaksanaan sidang nanti,” ungkapnya.

Sementara itu, PDI Perjuangan meraih suara terbanyak dalam Pemilu 2019 tingkat Kota Magelang. Partai berlambang kepala banteng ini meraih 24.004 suara. Disusul Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 9.651 suara. Lalu disusul tempat ketiga oleh Partai Demokrat dengan 9.498 suara, keempat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 8.176 suara, dan kelima Partai Golkar dengan 6.049 suara. Saksi dari kelima partai peraih suara terbanyak ini pun menandatangani berita acara setelah selesai rapat pleno terbuka tersebut. Sedangkan Partai Gerindra tidak berkenan menandatangani berita acara. “Secara umum rapat pleno terbuka berjalan lancar. Hasil rekapitulasi tidak ada yang berbeda dari perhitungan tingkat kecamatan. Saksi kelima partai pendulang suara terbanyak itu sudah menerima hasilnya, hanya satu yang keberatan, yakni saksi dari Partai Gerindra,” kata Ketua KPU Kota Magelang Basmar Perianto Amran.

Menurut Basmar, berdasarkan peraturan, surat suara yang tertukar ini apabila tercoblos akan menjadi suara sah partai, bukan caleg. Kalau tidak tercoblos, maka menjadi suara tidak sah. “Keberatan ini kami terima dan dicatat. Teapi tidak berpengaruh pada rapat pleno terbuka,” tandas Basmar. (dem/din/zl)