SLEMAN – Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sleman rencananya akan dibongkarĀ  tahun ini. Pengerjaannya memakan waktu dua tahun. Kegiatan para anggota dewan pun pindah sementara waktu.

Kantor fraksi dan pimpinan dewan, meminjam ruang di Gedung Arsip Dinas Penanaman Modal Perizinan dan Pelayanan Terpadu (DPMPPT) Sleman. Sedangkan untuk sekretariat dewan, menempati gedung baru di belakang gedung dewan lama.

Lalu, untuk rapat, baik rapat komisi maupun rapat paripurna (rapur) berpindah-pindah. Dalam dua kali rapur terakhir, diadakan di hotel.

Lokasi rapur di hotel tersebut menjadi sorotan Forum Pemantau Independen (Forpi) Sleman. Rapur di hotel dinilai sebagai tindakan yang kurang elegan. Apalagi dilakukan oleh para wakil rakyat yang terhormat.

“Paripurna kok di hotel. Ini kan kurang pantas,” ujar anggota Forpi Sleman, Hempri, Jumat (3/5).

Rapur yang diadakan di hotel, tentu membuat pemborosan anggaran. Padahal, anggaran untuk rapur bisa dihemat jika dilakukan di gedung lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman.

“Jangan-jangan pindah ke hotel itu biar ada tambahan untuk uang transport?” sindir Hempri.

Dia juga menyoal pemilihan hotel sebagai tempat rapur. Padahal jika anggota dewan ingin menunjukkan kesan merakyat, bisa menggunakan fasilitas yang ada di desa. “Akan lebih merakyat dan mengena. Kesannya bukan pemborosan anggaran,” kata Hempri Suyatna.

Gedung-gedung di Pemkab Sleman dinilainya cukup representatif untuk menyelenggarakan rapur. Setidaknya rapur bisa diselenggarakan di Aula Lantai 3 Sekda Sleman, atau di Aula Bappeda. “Beberapa ruang itu masih representatif untuk rapur,” kata Hempri Suyatna.

Sementara itu, tidak semua anggota dewan setuju rapur dilakukan di hotel. Untung Basuki Rahmad, salah satunya.

Politisi PPP itu mengatakan, kantor DPRD merupakan rumah bagi wakil rakyat. “Bagaimanapun kondisinya, seharusnya rapur jangan di hotel. Tapi tetap di kantor DPRD, karena di sana terdapat harkat dan martabat anggota dewan,” kata Untung.

Dia mengatakan, jika lokasi rapat tidak dekat dengan kantor berpengaruh terhadap kinerja legislator. Seharusnya, untuk rapat, bisa dengan mencari ruang kosong di lingkungan Pemkab Sleman.

“Kalau seperti itu (rapur di lingkungan Pemkab Sleman) kan tidak boros, dekat dengan kantor pula. Karena dekat, waktu bisa efektif dan efisien,” ungkap Untung.

Dia juga mempertanyakan pemindahan kantor untuk fraksi dan pimpinan dewab. Sedangkan untuk sekretariat dewan justru tetap.

“Ini pindahnya kan dua tahun, sedangkan sekretariat tetap, aktivitas DPRD kan harusnya di kantor. Kalau seperti ini, pasti akan kacau dan bingung. Mengapa tidak sekretariat saja yang pindah?” tanya Untung.

Dia meminta, khusus untuk ruang paripurna agar ditinjau ulang. Sebab, ruangan paripurna memiliki nilai sejarah panjang.

“(Ruangan paripurna) itu dibangun bersamaan dengan Masjid Agung. Selain itu, ruang paripurna menjadi bangunan tanpa tiang pancang pertama. Kalau bias, saya minta ditinjau dan jangan dirobohkan untuk menjaga nilai sejarah,” pinta Untung.

Kabag Umum Sekretariat DPRD Sleman, Lasiman mengatakan, untuk ke depan, rapur dewan akan dilakukan di Aula 3 Sekda Sleman dan Aula Bappeda. “Ini (rapat paripurna dilakukan) di hotel, karena seluruh ruang di Pemkab penuh,” kata Lasiman. (har/iwa/fj)