SLEMAN – Proses rekapitulasi suara tingkat kabupaten di DIJ belum semuanya tuntas. Target Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang seharusnya selesai Sabtu (4/5) molor dari jadwal. Di Sleman dan Bantul masih ada kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang melakukan pemungutan suara ulang (PSU) dan pemungutan suara lanjutan (PSL) Minggu (5/5).

PSU di Sleman digelar di dua tempat pemungutan suara (TPS) di Kecamatan Kalasan. Yakni TPS 43 Tamanmartani dan TPS 55 Purwomartani. Sedangkan PSL di TPS 88 Caturtunggal dan TPS 16 Maguwoharjo. Keduanya masuk wilayah Kecamatan Depok.

PSU dan PSL di TPS tersebut harus dilaksanakan berdasarkan rekomendasi panitia pengawas pemilu (panwaslu) kecamatan setempat.

PSU dilakukan karena ada temuan bahwa warga luar DIJ bisa menggunakan hak pilih atau mencoblos surat suara di TPS terkait. Padahal warga tersebut tidak masuk daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih khusus (DPK), maupun daftar pemilih tambahan (DPTb) di TPS yang bersangkutan. Mereka mendaftar ke KPPS hanya bermodal e-KTP.

Hal itu terungkap saat proses rekapitulasi tingkat kecamatan. Saat itu ditemukan adanya selisih suara sah dan jumlah pemilih. Kotak suara pun harus dibuka lagi. Untuk dicek dan dicocokkan. Khususnya untuk surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden (PPWP) serta DPR RI. Adanya selisih suara itu ditengarai akibat kesalahan KPPS saat proses pemungutan suara.

“TPS 43 Tamanmartani harus PSU karena ada 18 orang yang bukan warga Kalasan, tidak terdaftar DPT, DPTb, maupun DPK, tapi menggunakan hak pilihnya. Saat itu mereka mencoblos surat suara PPWP dan DPR RI,” papar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Bawaslu Sleman Ibnu Darpito kemarin.

Di TPS 55 Purwomartani, lanjut Ibnu, saat hari-H ada enam orang dalam DPTb yang mendapat lima surat suara. Padahal mereka seharusnya hanya berhak mendapatkan satu surat suara untuk PPWP. Makanya, PSU di TPS itu digelar untuk empat surat suara. Yakni DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten.

Sedangkan PSL harus digelar di TPS 88 Condongcatur lantaran ada 38 orang dalam DPTb yang belum bisa menggunakan hak pilih karena kehabisan surat suara PPWP. Sementara di TPS 16 Maguwoharjo ada 69 orang dalam DPT dan 2 masuk DPK yang juga belum menggunakan hak pilih gara-gara masalah serupa. Kehabisan empat jenis surat suara selain PPWP. Ibnu mengaku lembaganya telah memeriksa KPPS empat TPS tersebut untuk klarifikasi.

Ihwal masih adanya kesalahan di tingkat KPPS, Ketua KPU Sleman Trapsi Haryadi mengklaim seluruh penyelenggara pemilu telah berupaya maksimal. Untuk bekerja sesuai regulasi. “Senin (6/5) rekapitulasi suara kami lanjutkan. Semoga bisa selesai. Rekap kabupaten akan digabungkan dengan hasil PSU dan PSL,” ujarnya.

Zulkarnain,23, adalah salah seorang yang ikut PSL. Mahasiswa luar DIJ itu kos di Gowok, Caturtunggal.

Dia mengenang saat hari-H pencoblosan, TPS yang dia datangi kehabisan surat suara. Padahal dia sudah mendaftar sebelum pukul 13.00. “Saya dapat undangan PSL tadi malam (dua hari lalu), dan saya lega bisa ikut nyoblos hari ini (kemarin),” ujarnya.

Di Bantul, PSL digelar di TPS 64 dan 107 Banguntapan. Di TPS 64 Banguntapan ada 17 orang dalam DPK kehabisan empat jenis surat suara. Sedangkan di TPS 107 Banguntapan ada 26 orang dalam DPK tak mendapat surat suara untuk DPRD kabupaten. Sedangkan di TPS 23 Canden, Jetis ada lima KPPS tak bisa melakukan pemungutan suara DPD karena kehabisan surat suara.

“Makanya di TPS tersebut harus PSL,” ungkap Koordinator Divisi Pengawasan, Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu Bantul Supardi.

Lalu, PSU digelar di TPS 89 Banguntapan. Ini akibat adanya temuan 45 orang luar DIJ yang ikut mencoblos lima jenis surat suara hanya bermodal KTP. Nama mereka tak masuk dalam DPT, DPK, maupun DPTb. Kasus serupa terjadi di TPS 30 Ngestiharjo, Kasihan. Ada lima orang luar DIJ melakukan PPWP. Kelimanya juga tak terdaftar pada DPT, DPK, maupun DPTb. Mereka mencoblos juga hanya bermodal KTP.

Terpisah, Ketua KPU DIJ Hamdan Kurniawan memastikan rekapitulasi suara tingkat provinsi tetap berlangsung hari ini. Meski ada PSU dan PSL di Sleman dan Bantul. Hamdan meyakini hal itu tak akan mengganggu proses rekapitulasi di DIJ. Hanya, proses rekapitulasi untuk Sleman dan Bantul dijadwalkan Selasa (7/5). Hari ini didahulukan merekap hasil pemilu dari Kota Jogja, Gunungkidul, dan Kulonprogo. ”Kami mendorong rekapitulasi Sleman dan Bantul bisa rampung 7 Mei,” pintanya.

Ketua Bawaslu DIJ Bagus Sarwono memastikan PSU dan PSL sesuai prosedur. Berdasarkan rekomendasi panitia pengawas pemilu tingkat kecamatan ke panitia pemilihan kecamatan (PPK). Bawaslu kabupaten dan provinsi juga bersurat ke penyelenggara pemilu di level yang sama. (har/dwi/yog)