KULONPROGO – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kulonprogo mempelajari sistem pelayanan online di Banyuwangi, Jawa Timur. Pemkab Banyuwangi merupakan kabupaten dengan pelayanan online terbaik se-Indonesia.

“Beberapa program pengembangan pelayanan online di Banyuwangi sangat baik. Salah satunya, program Smart Kampung. Selain itu, Banyuwangi adalah kabupaten pertama yang memiliki Mall Pelayanan Publik (MPP) di Indonesia,” kata Kepala Diskominfo Kulonprogo, Rudiyatno saat berkunjung ke Pemkab Banyuwangi, Kamis (2/5).

Menurut dia, Banyuwangi bisa menjadi referensi pengelolaan pelayanan. Terutama pelayanan berbasis online. Kulonprogo sudah memiliki fasilitas MPP, namun masih perlu belajar banyak dari Banyuwangi.

“Kami perlu studi komparasi, itulah mengapa kami ke sini (Banyuwangi),” ujar Rudiyatno.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian, Kabupaten Banyuwangi, Budi Santoso mengatakan, Smart Kampung diluncurkan pada 2016. Kini sudah mendunia. Semua desa di Banyuwangi merasakan manfaat Smart Kampung.

“Ada 189 desa di Banyuwangi dan 28 kelurahan. Layanan publik semua sudah berbasis IT (internet technology). Memberdayakan masyarakat desa berpartisipasi melaksanakan pembangunan berbasis digital. Itu butuh proses, dan kami alhamdulillah bisa,” kata Budi.

Smart Kampung merupakan program pengembangan desa yang terintegrasi dengan teknologi digital. Berbagai kegiatan seperti ekonomi produktif, ekonomi kreatif, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, terintegrasi dengan IT.

“Kini di Banyuwangi tidak ada kawasan blank spot,” kata Budi.

Pemkab Banyuwangi menyulap gedung pusat perbelanjaan menjadi MPP. MPP Banyuwangi sangat ramai, banyak orang datang mengurus berbagai kebutuhan administrasi.

Ada yang mengurus administrasi kependudukan (Adminduk), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), adminstrasi ketenagakerjaan, hingga mengurus paspor. Semua terlayani di MPP Banyuwangi.

“Semuanya bisa di sini, mau membuat IMB (Izin Mendirikan Bangunan), atau SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) TDP (Tanda Daftar Perusahaan) tidak perlu ke dinas. Langsung saja di satu tempat. Nisa mengurus (keperluan administrasi) semua,” ujar Budi. (tom/iwa/by)