JOGJA – Belum selesai proses rekapitulasi suara, tiga calon senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari dapil DIJ dibatalkan pencalonannya. Sanksi serupa juga untuk dua partai politik. Itu karena mereka tidak tertib memberikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) hingga batas waktu yang ditentukan.

Rekomendasi itu dikeluarkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIJ. Koordinator Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu DIJ Agus Muhammad Yasin menuturkan ketiga caleg DPD tersebut adalah Chang Wendriyanto, Yohanes Widi Praptomo dan Bachrul Ulum. Sementara untuk dua parpol adalah Hanura dan PKPI. Caleg yang lolos dan bernanung di parpol tersebut ditangguhkan pelantikannya

“Dianggap tidak patuh atas penyampaian LPPDK sehingga kami merekomendasikan agar KPU DIJ melakukan pembatalan sebagai peserta pemilu,” tegasnya Minggu (5/5).

Keputusan ini diambil karena mereka tidak memenuhi kewajiban hingga batas waktu 2 Mei pukul 18.00. LPPDK dilaporkan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) melalui KPU DIJ.Kewajiban melaporkan LPPDK sesuai pasal 338 UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Adapula sanksi berupa kurungan satu tahun penjara dan denda maksimal Rp 12 juta. Pasal 496 UU Pemilu ini dikenakan apabila laporan LPPDK tidak valid.“Surat rekomendasi sudah kami kirim kepada KPU DIJ dengan data yang kami dapatkan dari KAP,” ujar mantan Ketua Panwas Kota Jogja itu.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua KPU Hamdan Kurniawan memastikan rekomendasi tersebut telah berjalan. Dia memastikan caleg DPD maupun kontestan Parpol tidak akan terlantik. Hanya saja dia belum bisa memastikan lolos tidaknya para pelanggar tersebut.

“Proses rekapitulasi masih berjalan di beberapa kabupaten. Untuk tingkat provinsi kami baru mulai besok (hari ini), jadi belum bisa dipastikan apakah lolos atau tidak. Kalau memang ada yang lolos maka otomatis tidak dilantik,” tegasnya.

Terkait LPPDK, diakui beberapa parpol mepet dalam pelaporannya. Padahal batas waktu pelaporan dibuka sejak 18 April hingga 2 Mei. Dari 16 parpol peserta pemilu di DIJ, 14 diantaranya melapor sebelum batas waktu.

Hanura, lanjutnya, sejatinya telah melampirkan LPPDK. Tapi baru menyampaikan setelah pukul 18.00. Alhasil jajarannya bersurat ke KPU Pusat terkait putusan.“Hanura tetap kami terima dan buatkan berita acara. Ada tanggal dan jam saat melampirkan LPPDK. Tapi tetap konsultasi ke KPU Pusat untuk hasilnya seperti apa,” jelasnya.

Disatu sisi, Hamdan belum bisa memastikan besaran dana kampanye masing-masing peserta pemilu. Ini karena wewenang tersebut berada ditangan KAP. Jajarannya hanya memfasilitas penyerahan LPPDK untuk selanjutnya diterukan ke KAP. “Wewenang audit tetap KAP, kami tidak tahu kedalamannya (besaran dana kampanye),” ujarnya. (dwi/pra/zl)