BANTUL – Caleg Gerindra Dapil 4 (Pundong, Jetis, Kretek, dan Bambanglipuro) Sefti Indradewi melakukan pengaduan resmi ke Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bantul, Senin (6/5). Ia menginginkan dugaan pergeseran surat suara yang terjadi pada koleganya segera diusut. Jika memang dugaan itu benar, dia berharap Bawaslu dan kepolisian segera menindaklanjuti kasus tersebut.

Sefti telah menyerahkan bukti autentik berupa CD yang berisi pesan dan rekaman berupa voice note. Serta kronologi kejadian dalam bentuk tulisan. Pihaknya juga mencantumkan bukti C1 meskipun belum lengkap sesuai yang dia tudingkan. Yaitu, sekitar 500 surat suara.  “Saya sudah mendapatkan C1,” katanya Senin (6/4).

C1 itu didapat saat menemukan kejanggalan di tempat pemungutan suara (TPS) TPS 2 Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul. Di mana terdapat 24 surat suara yang diperoleh tetapi di tulis 10 di surat pleno. Anehnya, 14 surat suara sisanya itu di dimasukkan di TPS lain.

”Sehingga sulit untuk terdeteksi. Itu baru satu. Ditempat lain masih banyak,” tuturnya. Dia tak dapat menyebutkan satu persatu data. Sebab masih tahap dugaan  pencarian dengan mengumpulkan bukti C1.

Tak hanya itu, dia juga mendapatkan bukti surat suara yang tidak sesuai dengan penulisannya antara c1 dengan Plano. “Kami tengah mengkaji tentang itu. Mohon doanya,” kata dia penuh harap.

Sefti mendatangi Kantor Bawaslu didampingi saksi dan kader Sefti. Mujiman, 48, saksi sekaligus tim sukses (timses) Partai Gerindra nomor urut tiga membenarkan dirinya dijanjikan sepeda motor plus uang Rp 1 juta dan liburan wisata gratis.

“Itu apabila berhasil menggeser surat suara sebanyak 700 hingga nomor urut empat melambung. Saya di sini netral. Timses Gerindra. Dasar saya hanya membela yang benar,” ungkapnya.

Divisi Hukum data dan Informasi Bawaslu  Bawaslu Dhenok Panuntun Tri Suciasmawati menuturkan, pihaknya telah menerima laporan awal beserta bukti dari caleg itu Senin (6/5). Menurutnya, langkah awal akan dilakukan kajian bersama anggota Bawaslu lainnya. Terkait kesalahan formil maupun materil.

“Ini baru akan kami kaji. Ini ada indikasi  mengarah kuatnya ke dugaan unsur pidana pemilu,” ungkap Dhenok, panggilannya.  Kasus ini menuai tanggapan pimpinan kepala daerah sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Suharsono.

Ia mengatakan, terkait hal itu merupakan kewenangan KPU dan Bawaslu. Jika memang terjadi dugaan pelanggaran ataupun kecurangan, dia mengimbau untuk segera melaporkan. Syaratnya harus ada bukti yang kuat sehingga tidak hanya tudingan.

“Saya tidak melihat dari partai manapun. Kalau itu dari Partai Gerindra, silakan saja proses hukum. Laporkan kepada yang berwenang. Kumpulan bukti kuat. Saya hanya kepala daerah tak memiliki kewenangan untuk mengintervensi,” tambahnya.

Sementara dijumpai di kediamannya, kolega Partai Gerindra Dapil 4 Sukardiyono enggan menemui Radar Jogja. Namun, sang istri mengatakan, suaminya sedang beristirahat tidak bisa diganggu. “Bapak sedang istirahat. Setelah ini ada banyak acara yang harus dihadiri,” ungkapnya. (cr6/laz/er)