PURWOREJO – Kades terpilih Desa Sedayu, Loano, Purworejo, berinisial AS diminta tidak diikutkan dalam pelantikan kepala desa hasil pilkades serentak yang dilakukan bupati di Pendapa Rumah Dinas Bupati, Rabu (8/6). AS dinilai berperilaku tidak baik dan melakukan tindakan asusila.

Permintaan itu disampaikan warga desa setempat saat dilakukan pertemuan antara sejumlah warga, tokoh masyarakat dengan Pj Kepala Desa Sedayu. Warga kecewa dengan perilaku kades terpilih menjalin hubungan terlarang dengan wanita idaman lain (WIL) warganya sendiri, yang kebetulan juga masih memiliki hubungan famili dengan AS.

“Mestinya pemimpin itu memberikan contoh dan teladan yang baik kepada warganya. Tentu kami keberatan jika dipimpin oleh kepala desa yang secara moral sudah cacat,” kata tokoh masyarakat setempat, Agus Saiful Mujab.

Untuk itu, ia berharap kejadian tersebut menjadi pertimbangan bagi Pemkab Purworejo agar yang bersangkutan tidak dilantik dan menyerahkan pemerintahan di tingkat desa kepada kecamatan atau kabupaten.

Menyikapi masukan itu, Ketua BPD Kosim mengatakan akan menindaklanjuti masukan dari masyarakat tersebut. Meski demikian, ia meminta kepada warganya agar tetap menjaga kondusifitas. Jangan sampai ada pengerahan massa baik ke kecamatan maupun kabupaten.

“Tentu akan segera kami musyawarahkan dahulu dengan pihak-pihak yang berwenang, termasuk dengan pihak keluarga korban. Sehingga kami dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk kemaslahatan masyarakat Desa Sedayu,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan, kali pertama menerima laporan dari suami WIL, Kosim diminta agar membawa kasus ini ke ranah hukum. Namun belakangan yang bersangkutan justru pasif. Sehingga dirinya akan kembali meminta keterangan dari pihak korban.

Pj Kepala Desa Ulfah Nur Sehah mengaku telah berkomunikasi dengan pihak korban atau suami WIL. Hasilnya, WIL sudah tidak ingin melaporkan kades SA ke aparat penegak hukum. Penyelesaiannya adalah melalui kekeluargaan.

“Sebenarnya ini permasalahan keluarga dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan pula. Tapi memang tidak serta merta menggugurkan hak dari masyarakat yang masih ingin menyampaikan tuntutan kepada kades terpilih,” kata Ulfa. (udi/laz/er)