BERAKHIRNYA pemilihan umum (pemilu) baru-baru ini sebaiknya disikapi dengan arif, sebagaimana layaknya agenda rutin lima tahunan sekali. Bilamana tidak, maka yang akan terjadi ialah perdebatan yang tiada berujung mengenai siapa kandidat terbaik.

Perdebatan tersebut tak jarang berakhir dengan konflik, baik konflik secara verbal yang umumnya terjadi di dunia maya, bahkan konflik secara fisik yang mungkin saja terjadi di dunia nyata.

Konflik-konflik horizontal tersebut rawan sekali mengancam integritas bangsa, pasalnya rekonsiliasi konflik pascapemilu di akar rumput tidak semudah rekonsiliasi para elit politisi. Bila perselisihan terjadi pada para elite politik, maka sangat dimungkinkan pada pemilu berikutnya sudah bermesraan menjadi koalisi. Tetapi berberda dengan masyarakat di akar rumput, yang bisa saja menghabiskan sisa hidupnya untuk berkonflik dengan pihak yang dianggap berseberangan dengannya.

Hal seperti di atas sangat mengancam persatuan tentunya. Untuk itu para aktor politik hendaknya bijak dalam mengeluarkan pernyataan pasca-pemilu ini. Karena alih-alih mampu meredakan bara, mereka justru bisa membakar emosi publik yang selama ini diombang-ambingkan dengan segala pernyataan mereka. Publik tentu belum lupa segala dinamika politik yang terjadi pada saat waktu kampanye. Maraknya persebaran berita bohong (hoax), ujaran kebencian (hate speech), sampai dengan kampanye hitam (black campaign) hampir saban hari menghiasai layar kaca dan gawai kita.

Pemilu Usai

Panasnya suhu politik menjelang pemilu ternyata tidak selesai pada 17 April 2019 lalu, bahkan berlanjut dan makin menjadi-jadi. Perhitungan cepat (quick count) pasca-pemilihan justru yang membuat drama ini kian panjang. Quick count, justru mulanya dibuat sebagai kontrol atas kinerja panitia pemilu. Dalam kiprahnya mengawal demokrasi Indonesia, quick count nyaris tidak pernah meleset menebak pemenang pemilu. Namun, belakangan ini justru quick count mendapati serangkaian mosi tidak percaya dari simpatisan kandidat yang diramalkan kalah.

Tentu merupakan hak bagi seseorang untuk tidak memercayai quick count. Sebagai sebuah metoda, quick count tentu bisa saja akurat dan bisa saja tidak, dan hal tersebut harus disikapi secara bijak. Tidak memercayai quick count tidak berarti boleh menganggap kandidat yang lain curang. Membuat skenario provokasi untuk bersama-sama mengingkari kemenangan lantaran kandidat yang didukung kalah dalam metoda quick count tentu bukan sikap yang ksatria, justru menunjukkan ketidaksiapannya menghadapi kekalahan.

Aksi serupa, klaim kemenangan sepihak juga kita lihat lagi dalam pemilu tahun ini. Aksi klaim kemenangan sepihak tersebut tentu bukan barang baru di dunia perpolitikan Indonesia. Sudah terjadi sejak lama, tentu dengan tujuan untuk memenangkan opini publik dengan skenario dan drama yang dilakukannya. Klaim kemenangan sepihak yang sudah tentu belum mendapatkan legitimasi dari penyelenggaran pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ironi dalam demokrasi kita ialah banyak yang siap menang, akan tetapi tidak banyak yang siap kalah. Padahal kalah bukanlah sesuatu yang tercela, justru patriot karena turut mengambil sikap dalam era demokrasi ini.

Mempersiapkan kekalahan perlu dilakukan sebagaimana paslon mempersiapkan kemenangan. Keduanya merupakan hal berat, tetapi keduanya merupakan tugas mulia. Mempersiapkan kemenangan berarti siap bekerja melayani rakyat dan menuntaskan segala janji yang pernah diumbar semasa kampanye. Sedangkan mempersiapkan kekalahan berarti siap mendukung siapa saja yang menang, lalu tetap berkontribusi untuk bangsa melalui jalur luar pemerintahan. Sikap yang demikian menunjukkan bahwa paslon tersebut mampu berpolitik secara sportif.

Bola Api Liar

Pelbagai aksi klaim kemenangan sepihak mendahului pihak yang berwenang sama seperti melempar bola api liar yang bisa menuju mana saja dan membakar apa saja. Opini publik yang mampu memicu konflik dan tindakan inkonstitusional bisa saja terbentuk oleh hal tersebut. Selain itu, hal yang dikhawatirkan ialah menurunnya kualitas demokrasi pada masa-masa yang akan datang.

Muruah demokrasi bisa saja jeblok pada masa-masa yang akan datang, tidak heran justru banyak muncuk promosi – baik secara langsung maupun tidak – golongan putih (golput). Golput bagi para simpatisasnnya merupakan solusi, lantaran mereka menganggap bahwa tidak ada calon yang sempurna. Selain itu mereka juga meragukan proses demokrasi yang kerap dihiasi aksi lugu dan lucu para oknum politisi yang haus kekuasaan dan enggan kalah. Apabila para politisi tidak semakin dewasa, maka partisipasi publik terhadap proses demokrasi akan semakin tergerus oleh sikap mereka sendiri.

Yang menang dan kalah samar-samar terbaca oleh publik, namun bagi negara demokrasi hal tersebut bukanlah hal yang luar biasa. Partisipasi seluruh masyarakat pada kegiatan demokrasi akbar tersebutlah yang luar biasa. Mereka turut andil memberikan kontribusi nyata, ketimbang diam mematung sembari mengutuk ketidak-ideal-an politisi. Bagaimanapun yang sudah turut berpartisipasi baik sebagai kandidat pejabat eksekutif maupun legiselatif, maupun para pemilih ialah putra terbaik Bangsa.

Kalah dalam pertarungan politik yang sehat tentu sama terhormatnya dengan yang memenangkan kontestasi. Mampu meraih jutaan, ratusan ribu, puluhan ribu, ribuan, ratusan, atau bahkan hanya puluhan suara itu juga merupakan prestasi. Niat awal untuk membagun bangsa tentu tidak boleh kalah hanya karena amarah lantaran takut kalah. Penyelenggaraan pemilu memang perlu dikawal sampai tuntas, tetapi yang tidak kalah penting juga ialah mengawal niat mulia untuk membangun bangsa sampai akhir hayat. Tujuan yang mulia tersebut perlu dibarengi dengan sikap sportif dalam berpolitik agar kemenangan benar-benar menjadi milik rakyat, bukan semata-mata kemenangan salah satu pihak saja. (ila)

*Penulis merupakan Dosen Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta