JOGJA – Pelaksanaan Pileg dan Pilpres serentak 2019 ini diminta dievaluasi. Termasuk rencana kedepannya, yang juga menggabungkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Evaluasi terkait dengan banyaknya petugas penyelenggara pemilu yang meninggal.

Evaluasi itu disampaikan Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) DIJ terkait dengan pelaksanaan pemilu serentak 2019 lalu. Ketua Presidium JaDI DIJ Muhammad Najib menyebut dibandingkan pemilu sebelumnya, pemilu serentak 2019 ini paling rumit.

“Kalau dulu zaman Orde Baru, pemilihnya banyak yang meninggal karena kekerasan. Tapi sekarang yang meninggal banyak dari penyelenggara. Ini yang perlu diperhatikan pembuat regulasi,” kata Najib dalam jumpa pers di Balai Kota Jogja, Selasa (7/5).

Mantan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIJ itu menambahkan, fenomena lain dalam pelaksanaan pemilu serentak lalu adalah kemudahan pindah hak pilih. Dengan mengurus form A5. Sebagai penyelenggara, KPU dinilainya sudah memberikan kemudahan dalam proses pengurusan pindah hak pilih dengan membuka A5 corner di beberapa kampus dengan jumlah mahasiswa banyak.

“Tapi kurang diantisipasi dengan jaminan ketersediaan surat suara di TPS.  Akibatnya banyak pemilih pindahan yang kehilangan hak pilihnya,” kata dia.

Dampak lainnya, di sebagian TPS dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL). Itu untuk memberikan kesempatan pemilih yang belum sempat menggunakan hak pilih pada 17 April. “Tapi tetap ada sebagian pemilih yang tidak terfasilitasi hak pilihnya dengan PSL tersebut,” ujarnya.

Terkait dengan fenomena ini JaDI DIJ merekomendasikan kepada KPU, untuk memperbaiki tata kelola pelaksanaan pemungutan suara. Dengan mengelola dan mendistribusikan pemilih A5 secara tersebar pada TPS yang ada di DIJ untuk menjamin ketersediaan surat suara.

Persoalan lain yang juga menjadi sorotan JaDI soal keterlibatan penyelenggara Ad Hoc pemilu yang semakin banyak.  Kondisi itu membuat semakin banyaknya objek dan subyek yang potensial menyumbang kesalahan dalam pelaksanaan pemilu. Buktinya dengan banyaknya dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). “Banyaknya PSU membuktikan bahwa di tingkat pelaksanaan ad-hoc, khususnya KPPS masih mengalami problem terkait pemahaman prosedur teknis pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara,” ungkapnya.

Salah satu penyebabnya, Najib menyebut sebagai konsekuensinya dari pelaksana ketentuan batasan maksimal dua periode bagi penyelenggara pemilu. Menurut dia hadirnya anggota KPPS baru di banyak TPS membawa konsekuensi adanya kebutuhan terkait standarisasi pemahaman teknis pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara bagi para anggota KPPS. “Meskipun kesalahan tersebut bisa dikoreksi oleh PSU namun hal ini terimplikasi pada tercederainya asas efisiensi dan profesionalitas dalam pelaksanaan pemilu,” jelasnya. (cr8/pra/rg)