MAGELANG – Langkah maju dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang. Di tengah menjalankan ibadah puasa Ramadan, mereka melakukan tinjauan lapangan terhadap batas-batas tanah dan bangunan milik Pemprov Jawa Tengah yang diserahkan ke Pemkot Magelang.

Tanah dan bangunan ini terkait keberadaan Dinas Sosial (Dinsos) yang kewenangannya sejak otonomi daerah diserahkan provinsi ke pemerintah kabupaten atau kota. “Ya, saat ini kami sedang meninjau soal batas-batas tanah dan bangunan,” kata Kepala BPKAD Kota Magelang Larsita, Selasa (7/5).

Tim dari BPKAD dan Dinsos Provinsi Jateng menunjukkan batas-batas tanah serta bangunan yang akan diserahkan kepada tim dari Pemkot Magelang. Dalam tim pemkot sendiri terdiri atas pihak BPKAD, Dinsos Sosial dan BPN. Mereka meninjau tanah dan bangunan di sebelah kiri dan kanan serta belakang Kantor Dinsos Kota Magelang di Jalan Pangeran Diponegoro.

“Kami hanya menindaklanjuti keputusan tahun 2007. Kami ingin ada kejelasan batas. Mana yang masih aset Pemprov Jateng, dan mana yang akan menjadi aset Pemkot Magelang,” tutur Larsita.

Dalam tinjauan lapangan, batas sisi selatan Dinsos Kota Magelang bertambah hingga berbatasan langsung dengan Gereja Bethel Indonesia. Rumah tinggal yang berada persis di sebelah selatan kantor, akan masuk aset Pemkot Magelang.

Begitu juga dengan sisi utara, di mana saat ini berdiri Panti Asuhan Wisma Harapan dari Yayasan Mayu Dharma Putra. Untuk sisi belakang akan berbatasan langsung dengan bangunan Panti Pelayanan Sosial Anak Kemudo Putra Putri. Ditambah tanah dan bangunan di sisi utara Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Magelang.

Yudhy Setyawan dari Dinas Sosial Pemprov Jateng menjelaskan, aset tanah dan bangunan yang diserahkan pihaknya ke Pemkot Magelang seluas 6.221 m2 dari total 13.300 m2. Pihaknya tetap akan mengelola bangunan dan tanah yang saat ini berdiri Panti Pelayanan Sosial Anak Kemudo Putra Putri. Bangunan Dinas Sosial Kota Magelang sendiri semula milik Pemprov Jateng.

“Proses penyerahan ini didasarkan adanya otonomi daerah tahun 2000 di mana kewenangan maupun personel, termasuk aset-aset dinas sosial diserahkan kepada kota atau kabupaten,” katanya.

Diungkapkan, luasan tanah milik Dinas Sosial Pemprov Jateng di Kota Magelang seluas 1.300 m2. Tetapi berdasarkan keputusan dewan tahun 2007, hanya 6.221 m2 yang diserahkan kepada Pemkot Magelang. “Untuk panti sosial masih kami kelola,” jelasnya.

Kepala Dinsos Kota Magelang Hardi Siswantoro berharap proses ini berjalan lancar. Sehingga organisasi perangkat daerah yang saat ini berstatus dinas, bisa memberikan layanan lebih baik lagi. Mengingat bangunan kantor yang semula aset Pemrov Jateng tersebut cukup kecil dan tidak memiliki halaman serta parkiran.

“Kami ada dua bidang dan satu kesekretariatan. Saat ini, kalau mau parkir, terutama kendaraan roda empat, ya bisanya nitip-nitip,” ungkap Hardi sambil tersenyum. (dem/laz/by)