PURWOREJO – BPJS Kantor Cabang Kebumen melakukan penandatanganan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Purworejo di aula Kejari setempat, Selasa (7/5). Kerja sama ini untuk menanganani berbagai persoalan hukum perdata dan tata usaha negara terhadap peserta yang tidak mematuhi aturan program JKN-KIS di Purworejo.

Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Kantor Cabang Kebumen BPJS Kesehatan Wahyu Giyanto dan Kepala Kejari (Kajari) Purworejo Alex Rahman. Penandatanganan dilakukan bersamaan dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Surat Kuasa Khusus (SKK). Hadir Kepala kantor layanan operasional (KLO) BPJS Kesehatan Purworejo Nur Khusaeni, bersama stafnya serta para Kasi dan staf Kejari Purworejo.

“Ini merupakan tindaklanjut dari kerja sama yang telah dilakukan sebelumnya. Ruang lingkupnya meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan konsultasi hukum sesuai kebutuhan,” kata Wahyu Giyanto.

Menurutnya, dalam kesempatan itu juga diserahkan hasil SKK serta evaluasinya. Dari perusahaan yang ada di Purworejo, sudah ada yang dilakukan penindakan bersama Kejaksaan. “Pekan depan kami akan lakukan pemeriksaan badan usaha di kantor Kejaksaan,” tambah Wahyu.

Disebutkan, masih banyak perusahaan atau badan usaha yang terindikasi belum patuh di Kabupaten Purworejo. Mereka terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, tetapi tidak patuh dalam melaporkan data dan membayar iuran. “Sebagian besar memang perusahaan kecil dengan karyawan di bawah 25 orang,” sebutnya.

Adanya kerja sama diharapkan dapat mendongkrak tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan serta menekan angka ketidakpatuhan. Wahyu menargetkan cakupan semesta Universal Health Coverage (UHC) dapat terwujud di Kabupaten Purworejo pada tahun 2019. “Saat ini pencapaian kepesertaan di Purworejo sekitar 70 persen dari jumlah penduduk. Sinergi ini mempercepat UHC,” katanya.

Sementara itu, Kajari Alex Rahman menegaskan siap untuk mem-back up BPJS Kesehatan, khususnya terhadap perusahaan yang membandel atau tidak patuh. Menurutnya, sudah ada bebarapa perusahaan yang dipanggil dan diperiksa karena indikasi tersebut.

Ditambahkan, sesuai undang-undang tentang jaminan kesehatan nasional, perusahaan atau badan usaha yang tidak patuh dapat diancam pidana. Pihaknya berharap kepatuhan di Kabupaten Purworejo dapat terus meningkat, mengingat BPJS Kesehatan merupakan asuransi kesehatan yang paling baik bagi masyarakat. (udi/laz/by)