SLEMAN – Angka kemiskinan di Sleman pada angka 8,77 persen. Targetnya, pada 2020 nanti, angka kemiskinan Sleman ditargetkan turun menjadi 8 persen.

Untuk mewujudkan hal tersebut bisa dengan meningkatkan kualitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan peningkatan kualitas tersebut, dapat meingkatkan taraf hidup masyarakat. Sehingga perekonomian akan tumbuh.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sleman, Pustopo mengatakan, di Sleman ada sekitar 36 ribu UMKM. Namun, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sleman jumlah UMKM di Sleman mencapai 100 ribu lebih.

“Data di BPS itu digabung dengan sektor pertanian. Sedangkan data kami ini memisahkan antara sektor pertanian,” kata Pustopo, Selasa (7/5).

Dengan jumlah UMKM yang banyak ini, kata Pustopo, tentu menyerap banyak tenaga kerja. Paling tidak, 70 ribu tenaga kerja terserap.

“Itu jika asumsinya satu UMKM ada dua orang, dan penghasilannya (setara Upah Minimum Regional) UMR, maka bisa meningkatkan ekonomi. Sehingga kemiskinan bisa menurun,” kata Pustopo.

Dikatakan, pihaknya telah melakukan pendataan terhadap UMKM. Caranya melalui perangkat desa. Namun, masih ada kendala dalam hal pendataan.

“Selain kami bingung menempatkan pertanian sebagai UMKM atau tidak, juga dari perangkat desa itu ada yang care terhadap UMKM, ada yang tidak,” keluh Pustopo.

Persoalan lain, masih ditemukan ketimpangan. Ada UMKM yang berkembang pesat, ada yang tidak. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya melakukan program untuk UMKM naik kelas.

Caranya, dengan melakukan pendampingan dan pelatihan. Serta fasilitasi UMKM. “Ada Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang bisa dimanfaatkan para pelaku usaha juga,” kata Pustopo.

Saat ini, dari 36 ribu UMKM di Sleman, 26 ribu UMKM masih termasuk usaha mikro. Modal usahanya kisaran Rp 50 juta ke bawah. “Jumlah UMKM memang banyak, tapi mikro. Makanya kami dorong agar bisa naik kelas,” ujar Pustopo.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Sleman, Endah Widiastuti mengatakan, untuk semakin menekan angka kemiskinan di Sleman, dalam setiap pelatihan, pihaknya melakukan pelatihan untuk masyarakat. Baik pelatihan yang diusulkan masyarakat maupun dari Dewan.

“Kami berkomitmen untuk mengundang, paling tidak, minimal 10 persen kepala keluarga (KK) yang masuk kategori miskin dalam pelatihan,” kata Widiastuti. (har/iwa/rg)