PURWOREJO –  Dua kepala desa terpilih hasil pilkades serentak 31 Januari 2019 lalu tidak bisa mengikuti prosesi pelantikan yang dilakukan Bupati Agus Bastian di Pendapa Rumah Dinas bupati, Rabu (8/5). Mereka meninggal dunia pasca terpilih usai pilkades, dan pengisiannya akan dilakukan bersamaan Pilkades serentak tahun 2020.

“Hari ini ada 341 kepala desa yang dilantik, dua orang wafat dan tidak bisa dilantik dan diambil sumpah,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Purworejo Agus Ari Setiyadi.

Dikatakan Agus, banyak tantangan yang akan dihadapi kepala desa terlantik. Menurutnya, era sekarang jauh berbeda dibandingkan sebelumnya. Kucuran dana desa yang begitu besar menuntut kehati-hatian kepala desa. “Kepala desa adalah kepala pemerintahan desa. Berarti dia pemimpin dan pemegang kekuasaan keuangan di desa,” jelasnya.

Pengertian pemegang kekuasaan kekuangan memang bisa ditafsirkan amat luas. Hanya saja, semuanya harus bertindak benar dan tidak bertindak di luar batas aturan main yang ada.

“Di sini menuntut kehati-hatian. Salah-salah dalam mengambil keputusan akan berdampak sangat luas, baik bagi diri sendiri maupun masyarakat,” tambahnya.

Untuk itu, Agus meminta kepala desa baru harus bisa memahami regulasi yang ada dan tidak melakukan pelanggaran dalam pengelolaannya. Koordinasi dengan lembaga yang lebih tinggi perlu dilakukan jika menemui kendala.

Bupati Agus Bastian meminta kades harus langsung melaksanakan tugasnya. Mereka harus berkomitmen untuk melakukan apa yang sudah dituangkan dalam visi dan misinya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di desa.

“Saudara harus berlari kencang dengan segera menyusun RPJMDes sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, selama masa jabatan guna mewujudkan visi dan misi untuk mencapai situasi kondisi desa ke arah yang lebih baik,” pinta bupati.

Dalam kesempatan itu, bupati juga meminta agar kades bisa memanfaatkan wadah komunikasi dan koordinasi antardesa dan perangkat desa untuk menampung aspirasi. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan menggelar rapat koordinasi kepala desa se kabupaten.  “Ini wajib diikuti kepala desa,” katanya.

Lebih mengerti tentang tugas dan tanggung jawab, pihaknya juga meminta OPD terkait untuk memberikan serangkaian pembekalan bagi kepala desa. Dengan demikian mereka memiliki pemahaman yang baik untuk menjalankan roda pemerintahan di desa. (udi/laz/rg)