SEJAK 2018, partai politik dari kedua kubu Paslon Capres dan Cawapres gencar melancarkan manuver politiknya baik di dunia nyata maupun maya. Beragam cara mereka lakukan untuk memuluskan ambisi politiknya. Praktik machiavelisme politik yang menghalalkan segala cara tentu mencoreng etika politik dan moralitas publik.

Beragam ujaran kebencian, money politic, body shamming, cyber bullying bahkan hoax diproduksi sebagai alat propaganda politik. Praktik kampanye hitam tersebut telah memperkeruh iklim sosial masyarakat Indonesia. Para elite politik bersama media yang ia kuasai gencar melakukan framming publik untuk menggiring massa ke dalam kepentingannya yang sesungguhnya sarat dengan adu domba.

Bangsa ini sudah menunaikan pesta demokrasi Pemilu 2019. Tim sukses dari kedua paslon seyogyanya melakukan rekonsiliasi damai dan menghentikan segala praktik adu domba. Pascapemilu, tinggal menunggu dengan sabar hasil real count KPU tentang paslon yang memenangkan kontestasi Pemilu 2019. Kedua kubu hendaknya menerima dengan lapang dada hasil akhir dari Pemilu 2019.

Dalam kontestasi demokrasi selalu ada yang menang dan kalah. Para partisipan pesta demokrasi ini hendaknya konsekuen dengan pilihannya. Sikap kosenskuen bermakna setiap pendukung harus menerima kenyataan yang terjadi. Apapun hasilnya nanti, kita harus berkomitmen mendukung siapapun capres-cawapres yang terpilih. Hakikatnya, di situlah kedewasaan politik dan komitmen kebangsaan masyarakat Indonesia diuji pasca pemilu.

Selepas pemilu merupakan momentum bagi dua kubu untuk melaksanakan rekonsiliasi damai dari dua kepentingan yang saling konfrontatif. Indonesia sebagai bangsa yang besar akan keberagaman budaya hendaknya disadari bersama bahwa perdamaian adalah kunci dari persatuan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika perlu direaktulisasikan dalam kehidupan berpolitik.

Pascapemilu ini, mari bersama-sama merefleksikan perjuangan para pahlawan bangsa. Mereka dengan gigih melawan penjajah dan memerdekakan bangsa ini demi kemaslahatan dan kepentingan rakyat banyak. Perjuangan mereka tidak diperuntukkan pada kepentingan golongan baik agama, etnis, ras atau kelompok tertentu Hakikatnya para kontestan Pemilu 2019 dalam aktivitas politiknya selalu mengedepankan kepentingan umum bukan kepentingan partai politiknya

Refleksi sejarah tersebut mengimbau dan menyeru kepada pihak yang berseteru dalam Pemilu 2019 untuk kembali meneguhkan komitmen kebangsaan. Mewujudkan rekonsiliasi damai pascapemilu memerlukan peran pers sebagai corong publik. Lembaga pers harus meneguhkan kembali prinsip independensi. Pers harus merubah halauan dan tidak lagi menjadi tunggang kepentingan parpol tertentu. Pers berperan sebagai penyeimbang dan penyambung aspirasi masyarakat yang idealnya mampu mencerdaskan publik dengan informasi yang valid dan positif bukan malah menggiring opini publik ke arah konflik horizontal.

Tercapai rekonsiliasi kedua kubu paslon dan kembalinya pers pada jalur independensi akan membentuk sinergi gotong royong dalam mewujudkan stabilitas sosio-politik bangsa. Di sisi lain, politik identitas yang identik dengan politisasi agama hendaknya dihentikan. Pasca pemilu ini, agama harus dihadirkan dalam bentuk pesan perdamaian yang sejuk. Sentimen keagamaan pasca pemilu harus direndam sebab hal itu akan menghantarkan publik ke arah konflik yang berkepanjangan. Mari kita gaungkan bersama rekonsiliasi damai pascapemilu 2019 untuk mewujudkan Indonesia damai. (ila)

*Penulis merupakan aktivis pengembangan bahasa asing dan Duta Kampus UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta