RAMADAN merupakan bulan suci bagi umat Islam. Setiap muslim berkeinginan bertemu dengan bulan Ramadan. Memuliakan Ramadan sangat dianjurkan. Sangat disayangkan jika Ramadan terlewat begitu saja, tanpa amalan-amalan atau ibadah-ibadah wajib yang sudah banyak dipahami oleh setiap muslim.

Pengusaha juga disarankan memberi kesempatan pegawainya untuk beribadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) Pasal 77 ayat (2) waktu kerja yaitu 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam seminggu atau 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam seminggu.

Dalam UU Ketenagakerjaan tidak ada ketentuan pengusaha harus membedakan waktu kerja di hari biasa dengan waktu kerja di bulan Ramadan. Tetapi sebagai pengusaha muslim alangkah lebih baik mengurangi waktu kerja pekerjanya.

Sedangkan jika pengusaha nonmuslim, alangkah lebih baik tetap mengurangi waktu kerja pekerjanya. Sikap toleransi harus dikembangkan dan ditumbuhkan bahwa bulan Ramadan tetap perlu disambut suka cita bagi umat muslim. Pekerja muslim berhak diberikan kesempatan beribadah dengan lebih giat. Ini sesuai dengan Pasal 80 UU Ketenagakerjaan, yaitu Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.

Waktu kerja selama bulan Ramadan bagi ASN, TNI, dan Polri mengacu kepada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 394 Tahun 2019 tanggal 26 April 2019 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadan 1440 Hijriyah.

Waktu kerja yang menerapkan lima hari kerja, peraturannya Senin-Kamis 08.00-15.00 dengan istirahat 12.00-12.30. Khusus hari Jumat 08.00-15.30 dengan istirahat 11.30-12.30. Sedangkan yang waktu kerja enam hari kerja, peraturannya Senin-Kamis 08.00-14.00 dengan istirahat 12.00-12.30. Khusus Jumat 08.00-14.30 dengan istirahat 11.30-12.30

Jumlah waktu kerja bagi instansi pemerintah pusat dan daerah selama bulan Ramadan adalah 32,50 jam seminggu. Jika hari biasa minimal 40 jam seminggu, maka ada pengurangan waktu kerja bagi ASN. Seyogyanya pengusaha-pengusaha baik muslim atau nonmuslim, tetap melakukan pengurangan waktu kerja bagi pekerja/buruh. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan memberikan kesempatan pekerja/buruh dalam menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya. Walaupun tidak ada ketentuan mengenai pengurangan waktu kerja pada bulan Ramadan dalam UU Ketenagakerjaan. (ila)

*Penulis adalah staf Department of Quality Assurance Universitas Aisyiyah Jogjakarta