RAPAT terbatas Kabinet Kerja bersama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla membahas spesifik tentang rencana pemindahan ibu kota negara. Rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta sebenarnya bukanlah wacana baru, tetapi wacana ini sudah sejak dulu diangkat ke publik. Hal ini mengingat kondisi Ibu kota Jakarta saat ini yang semakin padat karena menjadi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi di Indonesia.

Permasalahan Jakarta

Banyak pihak berpendapat kepadatan penduduk di Jakarta memicu timbulnya permasalahan sosial. Keinginan masyarakat desa untuk mengadu nasib di ibu kota agar kesejahteraannya meningkat seringkali kontradiktif dengan kenyataan yang dihadapi. Kurangnya pengetahuan dan skill yang dimiliki menjadi boomerang bagi dirinya sendiri sehingga tidak bisa bertahan dengan situasi dan kondisi Jakarta yang serba hedonis. Perasaan malu pun sering kali muncul setiap kali ada keinginan untuk kembali ke kampung halaman karena merasa gagal di tanah perantauan.

Permasalahan kesenjangan yang tajam semakin memperparah kondisi masyarakat miskin ibu kota. Banyak anak-anak usia sekolah yang menggantungkan cita-citanya untuk mendapatkan pendidikan yang layak demi membantu orang tua bekerja. Mungkin pemandangan semacam ini bisa dijumpai di perkampungan kumuh. Selain aspek pendidikan, aspek kesehatan juga harus menjadi perhatian khusus mengingat banyakny faktor penyebab sumber penyakit tetapi sering kali masyarakat mengabaikannya. Kuailtas lingkungan di Jakarta juga tidak terlalu baik, pencemaran lingkungan sering kali terjadi karena budaya masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan.

Pemindahan dari Jakarta ke Luar Jawa

Pembahasan pemindahan ibu kota yang dilaksanakan pada Rapat Terbatas Kabinet Kerja memunculkan beberapa opsi di antaranya pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari pembangunan yang Jawa-sentris sehingga menyebabkan  kesenjangan antara Pulau Jawa dengan pulau lain menjadi cukup tinggi.

Pemindahan ibu kota ke luar Jawa sangat tepat dilakukan, karena pemerataan ekonomi yang selama ini digaung-gaungkan pemerintah bisa menemukan instrumennya. Ibarat pepatah mengatakan ”ada gula ada semut” dengan berpindahnya ibu kota akan menyebabkan peningkatan peradaban di kawasan ibu kota yang baru.

Meningkatnya kapasitas peradaban di kawasan yang baru ini akan memunculkan berbagai peluang bisnis disana karena secara otomatis penduduk akan mengalami perpindahan tempat tinggal terutama bagi ASN maupun Pejabat di tingkat pusat.

Namun dalam pemindahan ibu Kota ini jangan hanya mempertimbangkan aspek ekonomi saja tetapi aspek sosial dan kemasyarakatan juga harus diperhatikan. Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro banyak faktor yang perlu dikaji mengenai pemilihan ibu kota yang baru agar mencerminkan Indonesia Sentris. Adanya opsi pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa pula mencerminkann Keadilan sosial seperti yang tertera pada Sila ke lima Pancasila

Lebih jauh dari itu aspek lingkungan hidup pun juga harus diperhatikan. Berkaca dari kondisi Jakarta saat ini yang memiliki kualitas lingkungan hidup buruk karena letak bangunan yang tidak sesuai aturan. Pengetatan dalam hal perizinan harus menjadi fokus pemerintah pada saat pembangunan gedung di kawasan ibu kota yang baru.

Perencanaan yang lebih bagus juga akan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam hal letak bangunan sehingga kawasan ibu kota menjadi lebih teratur. Keteraturan kawasan kota menjadi penting untuk menghindari munculnya permasalahan Ekonomi yang mungkin terjadi. Karena kita tentu tidak ingin Ibukota yang baru wajahnya mirip dengan kondisi Jakarta saat ini dengan segudang permasalahannya. Untuk itu peran aktif masyarakat dalam hal pengawasan menjadi penting dilakukan apabila nantinya pemindahan ibu kota ini terealisasikan. (ila)

*Penulis merupakan mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta