HARI besar demokrasi telah berlangsung, satu tahapan demokrasi telah dilakukan  dan menyisakan fase genting penghitungan. Walaupun demikian, masyarakat Indonesia justru dirundung kesedihan dengan berita banyaknya anggota KPPS yang jatuh sakit bahkan meninggal.

Menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU) korban meninggal dan sakit kian bertambah. Komisioner KPU Viryan Aziz mengkonfirmasi hingga Rabu 24 April 2019 tercatat 230 orang meninggal dunia dan sakit 1.671, total 1.901 korban tertimpa musibah. Jumlah tersebut tersebar pada seluruh KPPS di 33 Provinsi di Indonesia.

Dalam hal ini memang anggota KPPS (Kelompok Penyelengara Pemungutan Suara) adalah pihak yang berperan penting dalam pelaksanaan pesta demokrasi serentak 17 April lalu. Peran anggota KPPS sangat berat mengingat tombak keberhasilan pemilu berkualitas dan berintegritas ada di tangan KPPS. Tugasnya adalah memberikan akses pelayanan kepada pemilih dan juga penghitungan suara di TPS. Selain itu, Anggota KPPS juga dituntut bekerja secara cepat dan cermat dalam memproses penghitungan suara.

Pemilu 2019 ini memang menaruh perhatian serius bagi seluruh elemen Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, adanya kesepakatan pelaksaanan secara serentak ini di satu sisi memang menghemat biaya dan menyingkat waktu. Namun di sisi lain panitia penyelenggara harus bekerja ekstra dan beban kerja bertambah berat untuk menyukseskan pemilu yang adil dan beradab. Aktivitas rekapitulasi suara calon presiden dan seluruh calon legislatif membuat bebeapa anggota merasa kewalahan dan beberapa di antaranya kelelahan.

Adanya korban pahlawan demokrasi ini memang bukan diakibatkan penyakit bawaan, karena sebelumnya memang para anggota KPPS telah melampirkan surat keterangan sehat dari dokter. Selain itu adanya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti kecelakaan, kekerasan dan juga musibah lain juga menambah angka korban KPPS.

Dalam hal ini pemerintah perlu kiranya melakukan evaluasi pelaksanaan Pemilu 2019 dengan pengkajian terhadap Undang-Undang Pemilu terkait sistem pemilu yang murah, efisien, serta tidak memakan korban yang terlampau banyak. Tuntutan pekerjaan akan baik kiranya diiringi dengan adanya fasilitas penunjang bagi anggota KPPS agar juga mendapatkan haknya. Penyederhanaan proses pemilu juga perlu dikaji agar alur dan prosesnya tidak memakan waktu yang lama.

Sebagai warga negara yang demokratis, sudi kiranya kita tetap harus megawal rekapitulasi suara. Dan senantiasa mendoakan agar para pahlawan demokrasi yang gugur mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. (ila)

*Penulis merupakan mahasiswi jurusan Administrasi Publik UNY