PURWOREJO – Endang Tavip Handayani, caleg terpilih DPRD Kabupaten Purworejo hasil Pemilu 2019 dari Partai Gerindra, harus merelakan kursinya diberikan kepada orang lain. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purworejo secara resmi membatalkan atau mencoret namanya dari daftar calon tetap (DCT).

Ketua KPU Purworejo Dulrokhim mengatakan, surat keputusan itu dituangkan dalam SK KPU Purworejo No 1040/HK.03.1-KPT/3306/Kab/V/2019 tentang perubahan ketiga atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo pada Pemilihan Umum Tahun 2019. “Surat itu resmi saya tandatangani hari ini, tanggal 13 Mei 2019,” kata Dulrokhim, Senin (13/5).

Dikatakan, keputusan didasarkan adanya putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan nomor: 134/Pid.Sus/2019/PT SMG atas pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan calon anggota DPRD Kabupaten Purworejo.

“Selain itu juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 285,”  tambah Dulrokhim.

Ia tidak menjelaskan siapa yang akan menggantikan posisi Endang Tavip Handayani untuk duduk di DPRD Purworejo. Dari data yang ada, Endang yang berlaga di Dapil V Purworejo (Kemiri, Pituruh, dan Kemiri) berada di  nomor 1. Masih ada delapan nama lain yang turut menyertai perjuangan Endang. Mereka adalah Subagyo, Muhammad Fakhrudin Sidiq, Dian Pratiwi, Sudarno, Muchammad Fahri, Halimah, Muh Abdul Aziz, dan Purwatingingsih.

Kasus yang menyeret Endang Tavip karena yang bersangkutan menggunakan kendaraan dinas untuk melakukan kegiatan kampanye. Hal ini berdasarkan temuan hasil pengawasan kampanye melekat di Lapangan Desa Popongan, Kecamatan Banyuurip, 3 Februari 2019.

Penanganan terhadap kasus ini sudah dilakukan dengan melakukan pemanggilan belasan saksi untuk dilakukan klarifikasi. Sesuai ketentuan, karena dugaan pidana, maka sejak awal proses penanganan kasus ini sudah melibatkan kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam lembaga Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu). (udi/laz/er)