GUNUNGKIDUL – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Gunungkidul akan menindak perusahaan yang tidak memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawannya. Disnakertrans membuka posko pengaduan bagi karyawan yang tak diberi THR dan pembayaran tak sesuai peraturan.

Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja, Dinas Ketenagakerjaan Gunungkidul, Joko Edy Wardoyo mengatakan, pekerja formal maupun informal perusahaan berhak mendapatkan THR keagamaan. Dinas siap menjadi mediator jika ada aduan dari pekerja.

“Pengaduan bisa dilayani langsung ke kantor. Bisa juga melalui pesan singkat. Nanti ada nomor di plakat yang ada di kantor,” kata Joko, Selasa (14/5).

Untuk layanan pengaduan melalui pesan singkat, bisa dimanfaatkan para pekerja. Namun pada tahun lalu tidak ada aduan pekerja. Joko menarik kesimpulan, semua buruh sudah mendapatkan hak THR keagamaan saat itu.

Posko  dibuka untuk menampung dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi pekerja terkait pembayaran THR. Salah satunya, pemberian THR yang tidak sesuai peraturan perundangan.

“Segala macam pengaduan akan langsung ditindaklanjuti. Sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan,” kata Joko.

Mengenai besaran THR, disesuaikan masa kerja. Misalnya, pekerja melebihi satu tahun masa kerja, mendapatkan THR satu kali gaji. Jika masa kerja belum satu tahun, rumus tertentu untuk menghitung besaran THR.

“Jika masa kerja belum genap 12 bulan, rumus yang berlaku adalah lama kerja, dibagi 12, dan dikali gaji pokok. Maka besaran tersebut yang harus dibayarkan perusahaan,” kata Joko.

Hanya saja sampai Surat Edaran (SE) menteri terkait THR dan turunannya, seperti dari gubernur, dan bupati belum turun. Diharapkan dapat terbit di awal sehingga mudah menyosialisasilan aturan THR.

“Di Gunungkidul, tidak lebih dari 10 perusahaan yang besar,” kata Joko.

Kepala Bidang Ketenagakerjaan, Munawar Askin mengingatkan, perusahaan yang tidak memberikan THR bisa dijatuhkan sanksi. Dasarnya Peraturan Menteri (Oermen) 16.2016 bab I. Yaitu, pemberian sanksi administrasi bagi perusahaan yang tidak memberikan hak THR kepada pekerja.

“Dan pemberian dan pembayaran THR paling lambat satu minggu atau 7 hari (H-7) sebelum hari raya Idul fitri,” kata Munawar. (gun/iwa/zl)