JOGJA – Proses rekapitulasi suara pemilu 2019 tingkat nasional untuk DIJ berlangsung lancar tanpa hambatan. Usai dibacakan, hasil tersebut langsung diterima oleh KPU Pusat dan para saksi. Total 1,5 jam KPU DIJ membacakan seluruh hasil rekapitulasi.

Ketua KPU DIJ Hamdan Kurniawan memastikan laporan rekapitulasi diterima. Artinya tidak ada keberatan baik dari saksi di tingkat pusat maupun Bawaslu RI. Berbeda dengan penyelenggaran tingkat provinsi yang mundur hingga tiga hari.

“Kami bacakan hanya hasil rekapitulasi untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, DPD RI dan DPR RI. Kalau DPRD provinsi dan kabupaten kota kan sudah ditetapkan,” jelasnya dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (14/5).

Tapi, lanjut Hamdan, KPU Pusat sempat mempertanyakan terkait dengan daftar pemilih tambahan (DPTb) dan daftar pemilih khusus (DPK). Terkait persoalan itu pula di DIJ sempat dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) maupun pemungutan suara lanjutan (PSL). Berdasarkan data KPU DIJ memang ada lonjakan besar. Dimana jumlah DPTb mencapai 57 ribu, sementara DPK mencapai 49 ribu suara.

“Kalau untuk raihan suara tidak dipersoalkan, hanya itu saja (DPTb dan DPK) kok jumlahnya besar. Usai presentasi ada pertanyaan, lalu kami jawab dan setelahnya klir, kemudian disahkan KPU RI,” ujarnya.

Saat rekapitulasi suara tingkat nasional, Hamdan turut melaporkan beragam kendala. Mulai dari PSU, PSL, hingga selisih suara. Sama dengan rekapitulasi suara, penjabaran akan kendala juga langsung diterima.

KPU Pusat dan saksi nasional juga sempat mempertanyakan keberatan saksi. Hamdan mengakui jika saksi paslon capres dan cawapres nomor urut 02 tidak ingin menandatangani hasil rekapitulasi. Meski begitu dia memastikan absennya saksi 02 tidak akan mempengaruhi keabsahan rekapitulasi KPU DIJ.

“Iya, itu juga ditanyakan oleh saksi nasional. Ada formulir keberatan saksi paslon 02 dan kami sampaikan. Yang tandatangan hanya saksi paslon 01, tidak dipermasalahkan,” katanya.

Disinggung kasus perpindahan suara di Kabupaten Sleman, Hamdan memastikan investagsi tetap berjalan. Jajarannya tengah menyelidiki adanya dugaan pelanggaran kode etik. Dimana perpindahan suara terjadi dalam jumlah cukup massif.

“Sudah berkirim surat ke KPU daerah asal untuk ditindaklanjuti dalam investigasi. Meski hasil rekapitulasi sudah disahkan dan suara sudah kembali ke asal tetap ditindaklanjuti,” tegasnya.

Saat para komisioner KPU DIJ di Jakarta, puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat untuk KPU (ARUK) Jogjakarta menggelar aksi di kantor KPU DIJ. Aksi mereka guna memberikan dukungan atas kinerja KPU.

Ketua ARUK Jogjakarta Muhammad Fahmi Sidik mengaku prihatin. Karena kericuhan terus muncul meski proses rekapitulasi belum usai. Bahkan saat ini telah merambah hingga ujaran kebencian dan distribusi informasi palsu atau hoaks.

“Kami berharap semua warga menghargai tahapan yang masih berlangsung. Jangan mengeluarkan statemen yang justru memancing kericuhan hingga adu domba. Kami akan selalu bersama KPU untuk selalu mendukung,” ujarnya. (dwi/pra/er)