PURWOREJO – Pembangunan menara atau tower telekomunikasi yang dilakukan Protelindo di Desa Kaliharjo, Kaligesing, dihentikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar (Satpol PP dan Damkar) Purworejo, Selasa (14/5). Penutupan paksa dilakukan karena pihak Protelindo tidak mengantongi izin pembangunan.

“Kami terpaksa melakukan tindakan tegas, karena tidak ada itikad baik dari Protelindo,” kata Kasatpol PP dan Damkar Purworejo Budi Wibowo, Rabu (15/5).

Menara yang berdiri di atas jalan itu sejak awal sudah menyalahi aturan. Tidak ada sosialisasi kepada warga dan pembangunannya tidak sesuai dengan aturan yang ditentukan. “Warga belum pernah mendapatkan sosialisasi pembangunan dan harusnya posisi tower juga tidak boleh di dekat jalan,” jelas Budi.

Budi mencontohkan untuk tower dengan ketinggian 70 meter, seharusnya letak tower juga minimal sejauh itu dari jalan yang ada. Sementara di Kaliharjo posisinya amat dekat dan hanya berjarak beberapa meter saja dari jalan tembus Kaligesing-Brenggong.

“Kami mendapat laporan dari Camat Kaligesing untuk mengecek apakah tower itu sudah berizin atau belum. Dan setelah kami lacak, ternyata belum ada sedikitpun perizinan yang diurus,” tambahnya.

Satpol PP sendiri berupaya memberikan teguran baik-baik dengan menghubungi pengelola yang katanya sudah mengurus perizinan. Namun sampai waktu yang ditentukan, ternyata tidak ada itikad baik.

“Kami sudah tegur langsung, memberikan surat peringatan serta mengundangnya datang di hari Senin kemarin. Tapi tidak ada respons sama sekali,” katanya.

Dengan terpaksa, pihaknya pun melakukan penyegelan dan meminta pekerja untuk menghentikan proses pekerjaan yang dilakukan. Dalam kegiatan itu, Satpol PP mengajak serta perangkat desa setempat.

Dalam catatan Satpol PP dan Damkar, jumlah tower di Purworejo sebanyak 172 dan tersebar di berbagai tempat. Dari angka itu, sebanyak 50 tower tidak memiliki perizinan. Beberapa di antaranya sudah beroperasi. “Sebenarnya tindakan tegas sudah pernah kami lakukan juga. Dan yang sudah beroperasi itu kami cabut listriknya,”  tambah Budi.

Sementara itu, Kepala Desa Kaliharjo Kaligesing Wagiran mengaku dirinya ikut serta dalam penyegelan itu. Sebagai kepala desa baru, ia kurang mengetahui proses perizinan tower tersebut. (udi/laz/fj)