SLEMAN – Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Sleman, menemukan tujuh pelanggaran dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) selama 2018. Ketujuh pegawai pemerintahan tersebut pun diberi sanksi karena mangkir dari pekerjaan.

Pelaksana Tugas (PLT) Kepala BKPP Sleman, Suyono mengatakan, pemberian sanksi ini merupakan implementasi PP 53/2010 tentang Disiplin PNS. Penerapan dilakukan secara berjenjang. Dilihat dari jenis pelanggaran. Jika pelanggaran ringan, atasannya langsung yang memberi sanksi.

“Tapi kalau pelanggarnya berat. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh atasannya. Diteruskan ke pejabat pembina kepegawaian (PPK) dan bupati. Dengan membentuk tim melibatkan inspektorat, BKPP, dan atasan pegawai itu,” kata Suyono, Rabu (15/5).

Dari pantauan pada 2018, terbanyak pelanggaran mangkir kerja. Tidak ada pelanggaran yang melibatkan hubungan terlarang, termasuk perceraian. Setiap ada yang cerai, dilaporkan ke atasan. Kemudian dilanjutkan ke pengadilan.

Rata-rata pelanggaran dikarenakan jam kerja. Hal itu terdeteksi. Karena presensi ASN menggunakan finger print.

“Siapapun yang melakukan pelanggaran akan disanksi. Tapi yang berprestasi juga diberi penghargaan. Kami terapkan reward and punishment. Semuanya sama. Tidak dibedakan,” ujar Suyono.

Pada 2018, terdapat tujuh kasus pegawai mangkir kerja tanpa keterangan. Hukuman yang diberikan dari ringan hingga sedang.

Sanki ringan tersebut meliputi teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Sedangkan untuk hukuman disiplin sedang, seperti penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Untuk hukuman disiplin berat, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Pembebasan dari jabatan. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Suyono mengimbau seluruh pegawai mematuhi peraturan. Sebab, kesejahteraan ASN sudah sangat layak.

“Kesejahteraan ada, tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) juga sangat membantu, ada gaji ke-13 juga. Jadi dituntut meningkatkan kinerja,” ujar Suyono.

Dia menyayangkan jika masih ada pegawai yang melanggar peraturan. Padahal banyak yang ingin jadi PNS, persaingan juga ketat. “Jadi diharapkan setiap pegawai menjaga amanat itu. Karena, kalau ada pelanggaran, masyarakat yang rugi,” kata Suyono.

Kepala Inspektorat Sleman, Budiharjo mengatakan, selama masa Pemilu 2019, pihaknya belum menerima laporan dugaan pelanggaran ASN. Untuk 2019, pihaknya juga belum menerima aduan terkait ASN yang mangkir kerja.

“Kalau sanksi, nanti kami lihat berdasarkan pelanggaran dan hasil pemeriksaan,” kata Budiharjo. (har/iwa/fj)