MUNGKID – Harga pasir dan batu dari Kabupaten Magelang diprediksi bakal naik drastis. Hal ini tidak lepas dari pemberlakuan tarif baru pajak mineral bukan logam dan batuan. Tidak tanggung-tanggung, kenaikan pajak hampir 300 persen.

“Sebelumnya, jenis armada tronton dikenakan pajak Rp  50 ribu  kini menjadi Rp 140 ribu; engkel dari Rp 36 ribu menjadi Rp 100 ribu; colt diesel sebelumnya Rp 18 ribu menjadi Rp 50 ribu; sedangkan bak terbuka yang tadinya Rp 5 ribu kini naik menjadi Rp 15 ribu,” kata Kabid Pelayanan Penagihan Pendapatan dan Sengketa Pajak, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang Farnia Berliani Sri Tulodho kemarin.

Farnia menjelaskan hal itu saat memimpin Rapat Koordinasi Pemberlakuan Besaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di kantornya, kemarin. Regulasi ini akan diberlakukan mulai Senin (20/5) pukul 07.00. Hal ini diatur dalam Perda Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Perbup Nomor 12 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan SK Bupati Magelang Nomor 180.182/202/KEP/23/2019 Pemberian Keringanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Hadir dalam rakor ini, perwakilan unsur Forkopimda, Dinas Perhubungan, Bagian Humas Protokol dan Dinas Kominfo Kabupaten Magelang.

“Sebelumnya kami sudah bertemu dengan pengusaha (pasir dan batu) dan sopir angkutan. Mereka minta diberi keringanan karena Pergub yang mengatur hal ini kenaikannya sampai tinggi. Intinya, kami mengakomodasi permohonan para pengusaha serta sopir untuk memberi keringanan dengan menerbitkan Perda dan SK Bupati itu,” tuturnya.

Sosialisasi regulasi ini sudah dilakukan sebelumnya pada 22 Desember 2018 dan ditindaklanjuti dengan pertemuan Pemkab Magelang dipimpin Pj Sekda Drs Adi Waryanto dengan Ketua Aliansi Pengemudi Indonesia beserta perwakilan Wilayah Semarang, Purworejo, Demak, Kudus, Magelang, Muntilan serta perwakilan penambang manual di Kabupaten Magelang pada 26 Desember 2018.

“Dalam pertemuan itu telah disepakati angka yang wajar di lapangan. Mereka siap menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Bupati melihat dari segala hal, hukum, dampak sosial, ini memungkinkan untuk bisa dilakukan oleh para wajib pajak dan pelaku penambangan,” jelasnya.

Pemkab Magelang juga mendistribusikan surat edaran sosialisasi tentang pemberlakuan tarif baru ini pada sopir-sopir truk melalui Pos Pare, Salam, dan Mendut.

“Harapannya mereka bisa menyampaikan pada pengusaha soal kebijakan baru ini. Selain itu, banner harga tarif baru juga sudah kami pasang di pos-pos tersebut,” ujar Farnia. (dem/laz/rg)