JOGJA – Persoalan sumber anggaran seiring dengan tambahan 10 ribu kuota jamaah haji akhirnya terjawab. Kementerian Agama (Kemenag) memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan, antara lain, untuk pelayanan jamaah, operasional haji, dan dana cadangan, itu tidak menggunakan APBN. Itu berdasar hasil rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Kemenag, Kamis malam (15/5).

Dari hasil rapat kerja ini diketahui bahwa sumber anggaran yang diputuskan berbeda dengan rencana Kemenag. Semula Kemenag menghitung kebutuhan anggaran Rp 319,9 miliar. Sebanyak Rp 149,9 miliar di antaranya berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN). Sedangkan sisanya dari realokasi dan efisiensi. Perinciannya, Rp 65 miliar dari efisiensi pengadaan uang Arab Saudi oleh BPKH; Rp 55 miliar dari efisiensi nilai manfaat; dan Rp 50 miliar dari realokasi efisiensi pengadaan akomodasi Mekah.

Sekretaris BPKH Emir Rio Krisna menyebutkan, kekurangan anggaran Rp 149,9 miliar yang semula dibebankan APBN melalui BA-BUN ditutup dari dua sumber. Sebanyak 100 miliar di antaranya dari manfaat keuangan haji yang dikelola BPKH.

”Rp 49,9 miliar sisanya dari realokasi anggaran layanan akomodasi di Mekah dan peningkatan layanan transportasi antarkota,” jelas Emir di Hotel Melia Purosani, Jumat (17/5). Dengan begitu, tambahan anggaran dibebankan kepada BPKH Rp 220 miliar dan Kemenag Rp 99 miliar.

Kepala BPKH Anggito Abimanyu menegaskan, keuangan BPKH tidak akan terbebani dengan tambahan anggaran. Biaya haji juga tetap dipatok Rp 35 juta. Sebab, dana haji Kemenag telah berkembang. Dari Rp 105 triliun pada 2018 menjadi Rp 115 triliun.

Meski berkembang pesat, Abimanyu memastikan dana haji dikelola profesional dan mengacu prinsip syariah.

”Hampir 50 persen (dana haji) diinvestasikan ke deposito dan obligasi di bank-bank syariah,” katanya. (cr8/zam/zl)