YALIMO – Rombongan DPRD Kabupaten Yalimo Provinsi Papua mengadakan kunjungan kerja (Kunker) ke  Pemerintah Kota Manado, Rabu (8/5). Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Manado, Heri Saptono didampingi Kepala Satpol PP Kota Manado, Xaverius Runtuwene dan jajaran, menerima rombongan di ruang rapat Bapelitbang.

Ketua DPRD Kabupaten Yalimo, Nahor Yare SIP mengungkapkan, kunjungan kerja ke Manado, Sulawesi Utara ini, untuk mempelajari penegakan Perda yang dilakukan Pemerintah Kota Manado. “Kami perlu studi banding ini, karena ada beberapa peraturan daerah (Perda) di Kabupaten Yalimo yang penerapan, dan penegakannya belum maksimal,” katanya.

Diharapkan, melalui kunjungan kerja ini, selanjutnya seluruh perda di Kabupaten Yalimo bisa berjalan sebagaimana mestinya. “Harapnnya sepulang dari kunker ini, perda-perda yang tadinya tidak bisa berjalan dengan baik, bisa ditegakkan, bisa dilaksanakan sebagaimana yang seharusnya,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Manado, Xaverius Runtuwene menjelaskan, penegakan perda di Kota Manado dijalankan sesuai prosedur. Dia mencontohkan Perda Persampahan, dimana Pemerintah Kota Manado bekerja sama dengan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Tinggi, melakukan penegakan Perda melalui pelaksanaan Tipiring (Tindak Pidana Ringan) bagi masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya, atau pada waktu yang tidak sesuai ketentuan.

“Jadi masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap perda ini, disidang tipiring dipimpin hakim dan diberi sanksi sesuai ketentuan,” ungkap Xave, panggilan akrabnya.

Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Manado, Heri Saptono menambahkan, penegakan perda di Pemkot Manado, dilakukan bergantian di tiap kecamatan. Khusus terkait sampah, dia menjelaskan bahwa sampah yang dihasilkan masyarakat dijemput langsung ke rumah-rumah oleh petugas sampah menggunakan motor sampah.

Ketua DPRD Kabupaten Yalimo dan rombongan yang mendengarkan penjelasan tersebut, mengaku akan mengkaji sistem penegakan Perda di Kota Manado untuk bisa diterapkan di Kabupaten Yalimo.

“Kami sudah mendengar penjelasan tentang efek jera bagi pelanggar perda, itu salah satu yang harus kami terapkan. Karena sudah ada beberapa perda yang diterapkan (di Kabupaten Yalimo), tapi (penegakannya) belum maksimal,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Yalimo, Nahor Yare SIP.

Ketua DPRD dari Partai Demokrat ini mengaku senang bisa mengunjungi Kota Manado dan bila ada kesempatan ingin kembali datang ke Manado untuk mempelajari hal lain, salah satunya di bidang Pariwisata.

Pada sesi terakhir kunker ini, Pemerintah Kota Manado menyerahkan cenderamata kepada rombongan DPRD Kabupaten Yalimo.(*/ist/jko)