GUNUNGKIDUL – Eksekutif dan legislatif sedang menggodok Raperda tentang Kalurahan. Seluruh nama desa di Gunungkidul berubah menjadi kalurahan jika raperda ini disahkan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP3AKBPMD) Gunungkidul Sujoko mengatakan, perubahan mengacu Perda DIJ Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta. Yang menarik, perubahan ini tidak sekadar pada nomenklatur desa.

”Dengan perubahan ini seluruh desa di Gunungkidul dapat mengakses dana kesitimewaan (danais),” kata Sujoko saat dihubungi Selasa (21/5).

Dia memastikan, perubahan nama tidak mengganti fungsi maupun peran yang dimiliki desa. Sebab, secara keorganisasian kalurahan tetap dipimpin oleh lurah dari hasil pemilihan.

Menurutnya, aturan ini tidak hanya membahas perubahan nomenklatur desa. Melainkan juga mengubah nomenklatur struktur organisasi dan tata kerja di pemerintahan desa. Nama-nama jabatan seperti sekretaris desa, kepala seksi kesejahteraan, kepala urusan keuangan bakal ikut diubah.

“Sebutan carik, pangripta, danarta, dan jogoboyo dihidupkan lagi,” ujarnya.

Apa aturan tersebut tidak tumpang tindih dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? Menurutnya, salah satu pasal dalam Undang-Undang Desa memperbolehkan nomenklatur desa diganti dengan sebutan lain.

”Di luar Jawa ada kampung dan nagari. Jadi, penyebutan kalurahan hanya sebatas nomenklatur dan tidak akan mengubah peran dan fungsinya seperti yang tertuang dalam UU Desa,” ucapnya.

Sekretaris Komisi A DPRD Gunungkidul Ari Siswanto mengungkapkan hal senada. Menurutnya, perubahan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ.

”Ini tentu berkaitan dengan harapan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya. (gun/zam/zl)