SLEMAN – Beberapa sudut ruang publik di DIJ berubah menjadi hutan reklame. Baik di jalan provinsi, kabupaten, maupun nasional. Tak terkecuali di wilayah Kabupaten Sleman.

Ratusan bahkan ribuan reklame tersebut ternyata banyak yang didirikan tanpa izin. Alias ilegal. Tak sedikit pula papan reklame yang dibangun melanggar ketentuan karena menjorok ke badan jalan. Bahkan sampai separo lebih badan jalan.

Selasa (21/5) petugas Satpol PP DIJ menertibkan tiga reklame di Jalan Kaliurang. Satu lagi di jalan Besi-Jangkang di wilayah Ngemplak. Dalam waktu dekat Satpol PP DIJ juga akan membongkar reklame di Jalan Godean, Sleman. Ada sepuluh reklame yang jadi sasaran. Penindakan tersebut berdasarkan Perda DIJ Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Provinsi.

Kasi Penegakan dan Penyidikan Satpol PP DIJ Sumantri memaparkan, per Juli 2018 tercatat ada 1.007 reklame ilegal yang didirikan di ruas jalan provinsi. Sedangkan 400-an lainnya di jalan nasional. Data tersebut berdasarkan inventarisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIJ. “Yang di jalan nasional itu ada di sekitaran ring road saja,” ungkapnya.

Sejauh ini penindakan terhadap reklame ilegal telah dilakukan. Salah satunya dengan pembongkaran paksa. Khusus tahun ini difokuskan di jalan provinsi. Sasaran utamanya Jalan Kaliurang dan Jalan Godean.

Kendati demikian, reklame di jalan nasional tak luput dari bidikan Satpol PP. Seperti di Jalan Solo dan Jalan Magelang. Namun penertibannya hanya dengan operasi non-yustisi. Artinya, pelanggar hanya diberi penyuluhan dan pembinaan. “Kalau (reklame, Red) di jalan nasional belum ada yang sampai diturunkan,” katanya.

Menurut Sumantri, sejak awal 2019 sedikitnya 15 reklame ilegal di wilayah Sleman dan Bantul diproses hukum. Para pemiliknya diajukan ke meja hijau. Mereka dijerat dengan Perda DIJ Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Ancaman hukumannya berupa denda maksimal Rp 50 juta atau kurungan badan selama tiga bulan. “Ada yang sudah divonis Pengadilan Negeri Sleman dengan denda Rp 25 juta. Total denda dari 15 kasus reklame itu mencapai Rp 160 juta,” ungkapnya.

Sementara penindakan terhadap pemilik empat reklame ilegal di Jalan Kaliurang dan jalan Besi-Jangkang juga sudah ditindak secara hukum. Itu setelah para pemilik tak mengindahkan peringatan aparat. Tiga kali diperingatkan tidak ada respons, maka petugas Satpol PP DIJ membongkar paksa reklame tersebut.

Sementara itu, Syaukat Akmal, 23, warga Maguwoharjo, menilai bukan hanya reklame ilegal yang perlu dievaluasi. Kabel-kabel listrik atau jaringan telekomunikasi yang semrawut juga perlu ditertibkan. “Kabel-kabel itu juga semakin menambah keruwetan dan polusi visual di DIJ,” kritiknya.

Akmal berharap pemerintah daerah bisa membuat kebijakan baru untuk menata reklame maupun kabel listrik agar tidak terlihat semrawut. (har/yog/rg)