JOGJA – Kendala di server layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membuat lelang rehabilitasi Pasar Prawirotaman. Tertunda hingga dua kali. Akibatnya tata kala pekerjaan juga mundur dan dipastikan baru selesai tahun depan.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Bidang Bangunan dan Gedung Dinas Pekerjaan Umum Perumakan dan Kawasan Pemukiman (PUPKP) Kota Jogja Fahrul Nur Cahyo mengaku penyebab pertama server di LPSE Kementrian PUPR error. Alhasil ada kesalahan input saat proses lelang pertama.

“Jadi input awal justru untuk proyek lainnya. Alhasil tidak bisa di-input sehingga dibuka lagi. Nah yang kedua sebenarnya sudah ada pemenangnya, tapi ada sanggahan dari pihak yang kalah tender,” jelasnya Selasa (21/5).

Mundurnya proses lelang tentu berimbas pada proses pembangunan yang dipastikan mundur dari jadwal. Target awal rampung akhir tahun menjadi pertengahan 2020. Padahal untuk perencanaan awal, pendanaan yang berasal dari APBN sebesar Rp 67 miliar menerapkan single years. Anggaranya pun diubah menjadi tahun jamak. Hanya sistemastis pembagian anggaran masih dalam pembahasan. “Pasti untuk besok melampaui tahun anggaran. Pembagian anggaran berdasarkan prediksi serapan anggaran. Apakah 50:50 atau 40:60 kami menunggu keputusan batas alokasi dari PU pusat,” katanya.

Jajarannya juga telah berkomunikasi dengan Disperindag Kota Jogja. Terkait dengan lahan lokasi sementara Pasar Prawirotaman. Saat ini para pedagang menempati lahan pasar sekitar 500 meter dari lokasi pasar lama. Sistem sewa hingga pembangunan usai hanya satu tahun. “Ya otomatis relokasi sememtara jadi lebih lama. Pasti ada perpanjangan sewa sementara,” katanya.

Pasar Prawirotaman baru direncanakan berdiri lima lantai. Bangunan seluas 9.000 meter ini mampu menampung 619 pedagang. Terdiri dari pembagian los pedagang kering hingga basahan.

Plt Kepala Disperindag Kota Jogja Yunianto Dwi Sutono mengaku tidak masalah dengan mundurnya pekerjaan rehabilitasi Pasar Prawirotaman. Terkait relokasi sewa,  telah ada persiapan dana. Sehingga tidak ada masalah jika ada penjadwalan mundur.

Jajarannya terus melakukan sosialisasi kepada para pedagang. Hal ini terus berlangsung sejak relokasi pertama berlangsung. “Kalau mundur atau maju tentu menyesuaikan. Tidak ada masalah jika memang mundur tidak apa jika memang dibutuhkan,” jelasnya. (dwi/pra/by)