Warga Kabupaten Sleman saat ini dapat dengan mudah mengajukan perijinan dengan adanya fasilitas informasi publik terbaru yang disediakan Pemerintah Kabupaten Sleman. Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berada lantai satu Gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Sleman beralamat di Beran Lor, Tridadi, Sleman. Adanya MPP diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses informasi dan membantu memudahkan pelayanan sehingga menjadi ringkas, cepat dan transparan. MPP ini di dalamnya terdapat 13 instansi baik dari lingkup pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dari BUMN hingga BUMD yang siap memproses berbagai perizinan terkait. Instansi yang terlibat Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sleman ini di antaranya DPMPPT Kabupaten Sleman, DPUPKP Kabupaten Sleman, DLH Kabupaten Sleman, Disdukcapil Kabupaten Sleman, Dinkes Kabupaten Sleman, PDAM Sleman, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman, Samsat Sleman, Polres Sleman, BPJS Kesehatan Sleman, BPJS Ketenagakerjaan Cabang DIY, dan Bank BPD DIY.

Sesuai Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public, pada Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UU serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam UU itu disebutkan pula bahwa kebutuhan layanan dan informasi publik bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas bagi masyarakat.

Peresmian Mal Pelayanan Publik yang telah dilaksanakan bertepatan dengan hari jadi Sleman ke-103 pada hari Rabu (15/5). Pelayanan publik dari Pemkab Sleman ini tentu disambut baik oleh sebagian masyarakat  Sleman khususnya. Namun, beberapa diantaranya masih belum mengetahui secara mendetail tentang fungsi dan kemudahan yang ditawarkan dengan adanya MPP ini.

Holly Kartika, seorang penulis lepas mengaku, belum tahu sejauh mana fasilitas pelayanan publik MPP ini dapat difungsikan karena belum berkesempatan menggunakan fasilitas ini untuk mengurus perijinan. “Karena masih dapat dikatakan baru diresmikan, sehingga belum semua masyarakat tahu tentang adanya Mal Pelayanan Publik dari Pemkab Sleman ini,” katanya.

Saat ditanya tentang harapannya adanya Mal Pelayanan Publik ini, dia berharap pemkab harus lebih intensif melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini bias dilakukan dengan meningkatkan informasi adanya MPP ini melalui media sosial, rilis resmi sebagai salah satu langkah publikasi, bisa juga dengan melibatkan pihak-pihak tertentu untuk memperluas informasi kepada masyarakat. “Semakin masyarakat tahu bahwa pengurusan perizinan di beberapa instansi bias lebih ringkas karena telah terdapat di satu lokasi, maka kedepannya selain memudahkan masyarakat juga dapat semakin terbantu untuk mengetahui berbagai perkembangan layanan yang telah disiapkan Pemkab,” katanya,

Sesuai yang tertera dalam situs resmi Kabupaten Sleman (Slemankab.go.id) MPP tersebut dibuat bertujuan untuk meningkatkan kemudahan dalam mengurus perizinan. Masyarakat tidak lagi perlu datang ke instansi secara terpisah untuk mengurus perizinan. (sce/pra/er)