JOGJA – Pada senin 21 Mei 2018, pukul 23.00 Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Jogjakarta menaikan status Gunung Merapi ke level Waspada. Saat itu karena terjadi beberapa kali aktivitas freatik diikuti gempa vulkanik dan tremor. Setahun berlalu, status Gunung Merapi masih sama.

Kepala BPPTKG Jogjakarta Hanik Humaida mengungkapkan ada beberapa penyebab status ini bertahan. Paling utama adalah lambatnya pertumbuhan volume kubah lava harian di gunung yang terletak di perbatasan DIJ dan Jawa Tengah itu.

Berdasarkan data, pertumbuhan harian kubah lava hanya 3.000 meter kubik per hari. Ini berbanding terbalik dengan erupsi Merapi 2010. Pada medio tersebut, pertumbuhan harian rata-rata mencapai 20 ribu meter kubik.

“Sekarang volume total kubah mencapai 457 ribu meter kubik. Masih jauh dari volume erupsi sebelumnya. Itupun pertumbuhannya stagnan,” jelasnya di sela diskusi “Merawat Ketangguhan Warga Merapi” di Kantor BPPTKG Jogjakarta Selasa (21/5).

Dia mengakui penetapan status waspada kali ini tergolong lama. Tapi dia menyebut dipertahankannya status Waspada berdasarkan kajian mendalam atas putusan tersebut. Acuannya dari erupsi-erupsi tahun sebelumnya. Khususnya erupsi 2006 dan erupsi 2010.

Pada medio kali ini, tambah Hanik, Merapi baru memasuki fase guguran lava pijar pada akhir Januari. Meningkat pada erupsi freatik pada awal April. Bahkan guguran awan panas, atau yang masyarakat mengenalnya dengan wedus gembel, masih terus terjadi hingga saat ini.

“Fasenya magma masuk ke dapur magna, fase kedua menuju konduit atau saluran dalam bawah kantong magma. Lalu fase pengisian kantong magma.  Pertumbuhan kubah lava mulai terbentuk 11 Agustus 2018. Lalu Januari, kubah lava malah cenderung stag,” jelasnya.

Pada fase akhir inilah mulai meningkat munculnya awan panas. Ditambah laju magma menuju permukaan tergolong lambat. Berdasarkan data per Maret, terjadi gempa guguran hingga 1.111 kali. Lalu luncuran awan panas mencapai 36 luncuran.

“Kalau rekomendasi tetap tak berubah, jarak aman tiga kilometer dari puncak. Memang status waspada, tapi aktivitas warga tetap normal. Malah bisa menjadi objek wisata menikmati fenomena alam yang indah,” ujarnya.

Disatu sisi dia juga berpesan agar pelaku wisata mengambil peran. Terutama edukasi kepada wisatawan kawasan lereng Merapi. Berkaca pada kasus sebelumnya beberapa wisatawan justru yang membuat panik dan heboh karena kurang paham dengan situasi saat ini.

“Jadi bisa tahu bersikap kalau ada erupsi. Kadang wisatawan justru yang membuat panik. Karena mereka dari luar daerah (Jogjakarta) jadi tidak tahu kondisi sebenarnya,” katanya.

Sedang Kepala Pelaksana BPBD Sleman Joko Supriyanto memastikan early warning system (EWS) masih optimal fungsinya. Terhitung hingga saat ini ada tujuhbelas EWS aktif di kawasan Sleman. Mulai dari puncak Merapi hingga aliran sungai yang berhulu pada gunung.

Jajarannya juga telah menyiapkan sejumlah jalur evakuasi. Pemetaan telah dilakukan pasca erupsi 2010. Ini karena ada perubahan pola dan jalur pasca erupsi. Kini jalur tersebut menjadi satu dengan jalur aktivitas warga.

“Kami memberikan stimulan agar ada pembangunan untuk jalur evakuasi yang tidak layak.  Tapi ada peraturan bupati agar pembangunan tertata dan tidak asal bangun.  Termasuk untuk pembangunan jalur evakuasi mandiri,” jelasnya.

Tapi statemen Joko tidak diamini oleh Kades Glagaharjo Cangkringan Suroto. Dia menjabarkan ada titik jalur evakuasi yang rusak. Apabila terjadi bencana, maka jalur ini akan menjadi kendala.

Total jalur evakuasi rusak mencapai tiga kilometer. Terbentang dan menghubungkan dengan kawasan Cangkringan sisi barat. Dia juga menyinggung rencana pembangunan jalur evakuasi oleh Bupati Sleman Sri Purnomo.  “Tahun ini dijanjikan, tapi nyatanya belum terealisasi. Terlepas dari itu, pasca 2010 warga sudah sadar untuk mengungsi mandiri,” katanya.

Meski begitu saat ini di Glagaharjo ada tiga kampung yang bertahan di kawasan rawan bencana III. Total ada 400 warga yang tersebar di Dusun Srunen, Kalitengah Kidul dan Kalitengah Lor. “Tapi jika saatnua turun, mereka harus mau. Berbeda m sebelum kejadian sebelum 2010. Kala itu harus dipaksa tapi ini sudah atas kesadaran,” jelasnya. (dwi/pra/by)