GUNUNGKIDUL – RSUD Wonosari sedang tersandung kasus. Rumah sakit milik Pemkab Gunungkidul itu diduga melakukan penyimpangan renumerasi.

Sejumlah pejabat dan mantan pejabat tinggi RSUD Wonosari pun tersangkut kasus ini. Mereka diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi DIJ.

Mereka diintrogasi. Interogasi berkaitan dengan adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan pegawai rumah sakit pelat merah tersebut.

Sumber Radar Jogja menyebutkan, lebih dari lima orang pejabat RSUD Wonosari dipanggil Kejati. Di antaranya, mantan Direktur RSUD Wonosari Isti Indiani dan mantan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Aris Suryanto.

”Mantan Dirut RSUD Wonosari sudah diperiksa sebagai saksi,” kata sumber Radar Jogja kemarin (23/5).

Masih menurut keterangan sumber itu, pejabat aktif di lingkungan RSUD Wonosari juga sedang menunggu giliran diperiksa. Termasuk Direktur RSUD Wonosari Heru Sulistyowati

Dua pejabat juga masuk daftar antrean diperiksa. Mereka yakni Kepala PPID Martono dan Kabid Pelayanan Penunjang Medis dan Nonmedis Ismono.

Nama-nama tersebut telah dipanggil oleh Kejati Provinsi DIJ. Pemanggilan dilakukan sejak 20 Mei lalu.

Materi pemanggilan terkait dengan remunerasi dan dugaan adanya dokter yang tidak mengantongi surat tanda registrasi (STR). Namun, dokter tersebut masih dipekerjakan.

Mekanisme remunerasi untuk dokter di RSUD Wonosari ditengarai menyalahi prosedur. Perhitungan jasa pelayanan (japel) tidak sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) No 4 Tahun 2015 tentang Renumerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari. Selain itu, juga tak selaras dengan Perdir No 13 Tahun 2018.

Dalam perbup disebutkan, 50 persen jasa pelayanan diberikan langsung kepada penghasil yang ditetapkan oleh direktur. Penghasil terdiri dari profesi yang memberikan pelayanan langsung atas pelayanan. Salah satunya adalah dokter.

Tapi, kenyataannya, aturan 50 persen diberikan ke penghasil itu dicoret. Justru dimaskukkan ke dalam indeks.

Direktur RSUD Wonosari Heru Sulistyowati menyatakan, siap mengikuti proses di Kejati DIJ. ”Maaf, kami tidak mau menodai bulan suci Ramadan ini dengan hal-hal yangmenjelekkan orang, mencari-cari kesalahan orang, membuat kericuhan, kekisruhan, dan ketidaktenangan orang bekerja dan beribadah. Kebenaran hanya milik Allah. Kami sudah dilaporkan, kami mengikuti proses Kejati,” ungkapnya.

Kepala PPID RSUD Wonosari Martono juga berhasil dikonformasi. Tapi, dia memilih irit bicara.

Dia membenarkan menjadi salah satu pejabat di RUSD Wonosari yang dipanggil oleh Kejati DIJ. Agenda pemanggilannya sebenarnya Kamis (23/5). Tapi, dia tidak datang.

”Namun saya tunda dan baru bisa memenuhi panggilan ke Kejati,” kata Martono.

Martono siap berangkat ke Kejati DIJ. Dia mengaku tidak akan datang sendirian. Dia mengajak pihak terkait, salah satunya tim pembagi renumerasi.

Dengan begitu, dia berdalih, pertanyaan yang nantinya diajukan dapat dijawab dengan jelas. Jawaban diberikan seseuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

”Kalau saya ini kan tidak ada hubungan dengan (kasus) itu. Ada tim sendiri berkaitan dengan japel. Mengenai jasa-jasa sebenarnya telah ada kesepakatan dengan dokter,” ungkapnya. (gun/amd/zl)