GUNUNGKIDUL – Pemanggilan sejumlah pejabat RSUD Wonosari oleh Kejati DIJ terkait dugaan penyimpangan jasa pelayanan (japel) sampai ke telinga anggota DPRD Gunungkidul. Dewan berharap penanganan kasus tersebut jangan sampai mengganggu pelayanan di rumah sakit.

Anggota DPRD Gunungkidul Heri Nugroho mengatakan, Komisi D meminta agar pemanggilan pejabat di lingkungan RSUD jangan sampai membuat pelayanan medis terhadap masyarakat terganggu. Apalagi, dalam kondisi darurat yang membutuhkan pertolongan medis secara cepat.

ā€¯Berkaitan dengan japel, sebenarnya sudah kasus lama. Belakangan dipersoalkan lagi karena ditengarai tidak sesuai dengan aturan di atasnya,” kata Heri Nugroho saat dihubungi, Kamis (23/5).

Dalam penanganan perkara tersebut, dewanberharap Kejati DIJ mempertimbangkan waktu pemanggilan. Misalnya, agenda pemeriksaan berlangsung setelah pulul 11.00 agar tidak mengganggu pelayananan.

“Karena bagaimanapun, ketika ada jadwal pemanggilan maka ada waktu tersita. Tentu ini harus disikapi serius, apa lagi yang dipanggil pejabatnya lebih dari satu,” ujarnya.

Informasi yang diterimanya, kata Heri, kasus ini berawal dari mekanisme remunerasi untuk dokter yang ditengarai menyalahi prosedur. Perhitungan japel tidak sesuai dengan Perbup No 4 tahun 2015 dan Perdir No 13 tahun 2018. Heri berharap agar setiap kebijakan memperhatikan aturan di atasnya.

Imam Taufik, juga anggota Komisi D, meminta RSUD Wonosari agar profesional dalam perkara tersebut. Artinya, harus memenuhi panggilan dan memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh Kejati.

“Karena sudah masuk ke ranah hukum, tentu sepanjang kebijakan RSUD Wonosari normatif, saya kira tidak perlu khawatir. Namum, beda perkara jika memang ditemukan bermasalah,” kata Imam. Menurutnya, pemeriksaan tersebut bagian dari risiko dari setiap jabatan yang diemban oleh pejabat publik. (gun/amd/zl)