GUNUNGKIDUL – RSUD Wonosari tak bisa berkelit. Kasus remunerasi terkait jasa pelayanan di rumah sakit milik Pemkab Gunungkidul tersebut tah hanya sedang ditangani Kejati DIJ.

Usai digarap Kejati DIJ, kasus ini bakal bergulir ke polisi. Persoalannya sama yakni adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan pegawai di rumah sakit pelat merah tersebut.

Mantan pegawai RSUD Wonosari Ari Hermawan merupakan aparatur sipil negara (ASN) dokter umum di rumah sakit itu. Dia adalah yang pertama berkoar-koar mengenai dugaan ketidakberesan jasa pelayanan (japel). Gara-gara sikap kritisnya, dia menduga jadi korban mutasi.

“Surat keputusan (SK) mutasi dari RSUD ke Puskesmas Ponjong 1. Kemudian belakangan muncul surat tugas baru ditempatkan ke Puskesmas Tanjungsari. Ini kan aneh,” kata Ari.

Dia mengaku sangat geran dengan munculnya SK mutasi ke Puskesmas Tanjungsari belakangan ini. Menurutnya, hal tersebut menguatkan indikasi bahwa SK sebelumnya yakni pemindahannya ke Puskesmas Ponjong diduga bodong.

Disinggung mengenai pemanggilan para petinggi RSUD Wonosari oleh Kejati DIJ, Ari mengapresiasi. “Namun untuk saya sendiri, proses hukum jalan terus. Saya akan melapor ke polisi terkait dengan japel,” ujarnya.

Dia berharap manajemen RSUD Wonosari mempresentasikan mekanisme pembagian japel secara transparan kepada civitas RSUD Wonosari dan dewan pengawas rumah sakit. Jika hal itu dilakukan, Ari mengaku bisa menerima.

“Saya tidak mau statement yang menyatakan bahwa saya meminta japel ke bendahara, jadi fitnah. Peristiwa yang terjadi, sesungguhnya adalah pada tanggal 22 Februari 2019 lewat chatting Whatsapp,” ucapnya.

Oleh Kepala PPID RSUD Wonosari Martono, pada 23 Februari diantar ke bagian keuangan untuk menerima kekurangan bayar japel secara tunai. “Bukti chatting WA masih saya simpan,” ungkapnya. (gun/amd/zl)