JOGJA – Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masih menjadi “PR” bagi Pemprov DIJ. Wakil Gubernur DIJ Paku Alam (PA) X menilai, zakat bisa menjadi salah satu cara memerangi kemiskinan. Sekaligus untuk menyejahterakan masyarakat. Terlebih mayoritas penduduk di DIJ beragama Islam.

Kewajiban zakat bagi umat muslim mampu berpotensi mendongkrak perekonomian daerah. Dengan catatan jika dikelola secara maksimal. Namun, PA X melihat sejauh ini potensi zakat belum optimal. Karena itu Wagub mendorong Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) DIJ untuk memaksimalkan potensi zakat.

Pemprov DIJ berharap, Baznas DIJ mampu mengentaskan ratusan ribu warga Jogjakarta yang masih berada di bawah garis kemiskinan. “Ini jadi peran pemerintah untuk mengoptimalkan pengeloaan zakat secara profesional,” ujarnya di Kepatihan Kamis (23/5).

Menurut PA X, optimalisasi zakat harus didukung manajemen yang baik. Salah satunya dengan pembenahan perundang-undangan, lembaga pengelolaan zakat, dan peningkatan sumber daya manusia. Serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya zakat. Tak kalah penting, mengubah paradigma amil zakat yang selama ini dianut masyarakat. “Semua ini menjadi tugas kita bersama kita,” katanya.

Kepala Baznas DIJ Bambang Sutiyoso mengungkapkan, saat ini masih ada sedikitnya 460.100 warga miskin di Jogjakarta. Bambang berharap keberadaan Baznas bisa berperan dalam mendukung program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

Disebutkan, persentase kemiskinan DIJ saat ini mencapai 12,3 persen. Menurun 1,34 persen dibanding tahun sebelumnya. “Walaupun (angka kemiskinan, Red) masih tinggi, setidaknya sudah agak turun sedikit,” dalihnya.

Secara nasional, lanjut Bambang, potensi zakat mencapai Rp 252 triliun. Namun, dana yang bisa dihimpun masih jauh dari target. Yakni hanya sekitar Rp 8,1 triliun. Sedangkan potensi zakat, termasuk infaq, di DIJ sekitar Rp 260 miliar. Baru terealisasi Rp 33 miliar.

Untuk mendongrak potensi, Bambang berharap para aghnia dan muzakki terdorong lebih semangat mendonasikan zakat melalui lembaga resmi pemerintah. (cr15/yog/zl).