JOGJA – Temuan beberapa ekor sapi suspect antraks di Gunungkidul harus menjadi perhatian serius. Sebab, tidak semua penjual di DIJ melampirkan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH). Padahal, SKKH berfungsi sebagai filter terakhir.

”Masalahnya, (penjual) kadang tidak patuh. Yang penting jualan,” keluh Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIJ Anung Indah Swasti Kamis (23/5).

Tak jarang, kata Aning, transaksi dilakukan secara personal. Pedagang langsung mendatangi kandang atau pemilik sapi.

Kabid Peternakan, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (DP3) Sleman Harjanto mengungkapkan hal senada. Dia menegaskan, DP3 serius mengawasi lalu lintas penjualan hewan ternak. Terutama, hewan ternak yang didatangkan dari beberapa wilayah rentan antraks. Seperti Gunungkidul.

Kendati begitu, Harjanto belum dapat memastikan pengawasan di pos lalu lintas ternak maksimal. Sebab, para pedagang bisa mendatangkan hewan ternak dari luar Sleman melalui jalur tikus.

”Pos lalu lintas ternak hanya di tempat tertentu,” ucapnya.

Dari itu, Harjanto meminta setiap transaksi sapi atau kambing harus dilengkapi dengan SKKH. Sebab, SKKH menjadi garansi bahwa hewan ternak yang dijual sehat.

”Kami juga tidak bisa membiarkan ternak masuk tanpa adanya surat. Kalau yang tidak bawa akan kami minta untuk kembali dan meminta SKKH ke instansi terkait,” tegasnya.

Supri, seorang peternak sapi mengaku kerap menjual hewan peliharaannya kepada tengkulak. Tanpa melampirkan SKKH. Namun, peternak sapi di Dusun Jaten, Sendangadi, Mlati, Sleman, ini optimistis tengkulak mengurus SKKH sendiri.

”Toh, sapi-sapi di kandang komunal ini rutin diperiksa. Empat bulan sekali diberikan vitamin,” katanya. (dwi/har/zam/rg)