JOGJA – Dewan Sumber Daya Air (SDA) kembali mengadakan sidang pleno II Tahun Anggaran 2019. Kali ini sidang pleno membahas tiga tema sekaligus. Pertama, persampahan dan tempat pengelolaan akhir (TPA) sampah di DIY.

Kedua, penanganan drainase dan titik genangan di DIY. Ketiga, regulasi SDA di Pemda DIY pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Undang-Undang  No. 7 Tahun 2014 tentang Sumber Daya Air.

“Ketiga tema tersebut merupakan tindak lanjut permasalahan yang terjadi di Yogyakarta baru-baru ini,” ungkap Kepala Sekretariat Dewan SDA DIY Yohanes Wibisono di ruang B Dinas PUP dan ESDM DIY,  kemarin (23/5).

“Sidang pleno II akan menghasilkan rekomendasi untuk disampaikan kepada gubernur DIY,” lanjut dia.

Wibisono menyampaikan itu  saat membacakan sambutan ketua Harian Dewan SDA DIY Hananto Hadi Purnomo. Dikatakan, pengelolaan SDA merupakan upaya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap SDA.  Adapun pengelolaan SDA meliputi lima pilar utama. Konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak, teknologi dan informasi serta pemberdayaan masyarakat.

Diingatkan, pengelolaan SDA jika tidak dilaksanakan dengan baik dapat mengakibatkan terganggunya siklus hidrologi. Di antaranya seperti penanganan konservasi suplai air dan kebutuhan yang tidak sebanding sehingga mengakibatkan kekeringan serta kelangkaan air di musim kemarau.

“Begitu pula dengan pilar lain. Tanpa penanganan yang tepat dan matang mengakibatkan masalah serius berupa terjadinya bencana dan  kerusakan,” ingat Hananto yang sehari-hari menjabat kepala Dinas PUP dan ESDM DIY ini.

Sidang pleno II Dewan SDA DIY juga mendengarkan paparan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY tentang pengelolaan sampah dan TPA. Sedangkan penanganan drainase dan titik genangan disampaikan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu dan Opak.

Kepala Biro Hukum Setda DIY Dewo Isnu Broto Imam Santoso mengupas  putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 yang menyatakan UU No. 7 Tahun 2014 tentang SDA bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.  “MK memberlakukan kembali UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan,” jelas Dewo.

Putusan MK itu punya konsekuensi terhadap kebijakan daerah. Peraturan pelaksanaan  UU No. 7 Tahun 2014 seperti peraturan daerah (perda) dan peraturan gubernur (pergub) perlu direvisi. Antara lain Perda Provinsi DIY No. 6 Tahun 2010 tetang Irigasi dan Perda No. 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah. “Revisi harus selaras dengan kebijakan  pemerintah pusat,” kata Dewo.

Terkait keberadaan Dewan SDA DIY, Dewo menerangkan, berdasarkan pasal 2 Peraturan Presiden (Perpres) No. 10 Tahun 2017 dinyatakan pelaksanaan koordinasi pengelolaan SDA tingkat provinsi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam perpres tersebut tidak mencabut Perpres No. 12 Tahun 2008 tentang Dewan SDA juncto Perpres No 149 Tahun 2014. “Sehingga perpres itu masih berlaku,” jelasnya. (kus/fj)