PURWOREJO – Awal tahun 2019 Purworejo seakan digempur kembali dengan kemunculan pasar-pasar modern di sejumlah tempat. Warga mempertanyakan mengenai batasan dan efektivitas aturan atau batasan yang sudah dibuat oleh pemerintah.

Warga Loano, Yuli, mengungkapkan keberadaan pasar modern itu sebenarnya belum diperlukan karena masih banyak warung-warung kecil yang ada di sekitarnya. Jika nekat dibangun di kawasan tersebut, menurutnya pendirian itu sama saja melanggar aturan yang ada.

“Dalam Pasal 2 Perda No 6 Tahun 2014 sudah dijelaskan mengenai perlindungan pasar tradisional,” kata Yuli Minggu (26/5).  Ia berharap pemerintah tidak terlalu mudah menerbitkan surat izin pendirian toko modern. Ini dimaksudkan agar masyarakat kecil yang berjuang dengan usahanya bisa tetap bertahan dan memberikan penghidupan bagi keluarga.

Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapem Perda) DPRD Purworejo Sutarno mengungkapkan, ada banyak aturan yang perlu dilakukan evaluasi. Salah satunya keberadaan perda mengenai pasar modern dan peraturan bupati.

“Evaluasi tidak dalam pengertian melakukan revisi dan sebagainya. Tapi lebih kepada melihat efektivitas dari adanya peraturan itu,” kata Sutarno.

Menurutnya, sesuai perda yang ada, pemerintah berkewajiban untuk membatasi beridirnya pasar-pasar modern di Purworejo. Kalaupun bisa membangun, mereka harus memenuhi berbagai macam persyaratan.  “Perda ini adalah inisiatif DPRD, makanya DPRD atau kami perlu memperjuangkan rohnya perda tersebut,” tambahnya.

Dia melihat, belakangan memang cukup marak pasar modern di Purworejo. Dia kurang paham apakah semua mekanisme yang harus ditempuh sudah dijalani atau belum. Jika belum, berarti ada pelanggaran dari keberadaan pasar modern itu.

“Dan kalau sudah menjamur atau banyak itu ya sama saja, perda tidak memiliki gigi karena tidak mampu membatasi pendirian pasar modern,” katanya.

Dengan maraknya pasar modern, memang akan sangat berpengaruh pada tumbuh kembang pasar tradisional atau warung-warung kecil yang ada di sekelilingnya.

Ketua DPRD Luhur Pambudi Mulyono sepakat dengan ketua Bappemperda. Pihaknya melihat perlu dilakukan evaluasi terhadap perda itu. “Kami memang menerima masukan mengenai pasar-pasar modern yang kian mudah dijumpai. Ada apa ini,” katanya.

Kalau memang diperlukan evaluasi terhadap aturan tersebut, Luhur memberikan lampu hijau. Dia yakin masyarakat membutuhkan banyak kejelasan karena keberadana pasar modern sangat mengancam keberlangsungan pasar tradisional atau warung kecil.  (udi/laz/by)