JOGJA – Petunjuk teknis (juknis) zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMA/SMK tahun ajaran 2019/2020, yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIJ terus menuai penolakan. Penolakan disuarakan melalui Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIJ, hingga menyerahkan langsung ke Gubernur DIJ.

Seperti yang dilakukan Forum Masyarakat Yogyakarta Istimewa Peduli Pendidikan. Mereka nekat mencegat Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X seusai mengikuti rapat paripurna di DPRD DIJ kemarin (28/5). HB X diberikan foto copy keluhan dari orang tua siswa, yang totalnya mencapai 400 halaman.

“Ini bukan karena (ingin masuk) SMA favorit to,” kata HB X saat menerima perwakilan orang tua siswa. Raja Keraton Jogja itu mengaku sudah memperkirakan aturan zonasi dalam PPDB akan menjadi polemik. Itu karena lokasi sekolah yang tidak merata. Tapi karena itu sudah menjadi aturan dari pemerintah pusat, maka harus dijalankan. “Ya pasti, wong mbangun sekolahnya tidak pakai zonasi,” lanjutnya.

Perwakilan Forum Masyarakat Yogyakarta Istimewa Peduli Pendidikan Heriyanti Susanti membantah jika penolakan pada juknis PPDB SMA/SMK tahun ajaran 2019/2020 karena mengincar sekolah favorit. Dia menyebut penolakan lebih didasarkan pada substansi juknis PPDB yang berbasis kelurahan. Itu dinilainya membuat hilangnya iklim kompetitif. “Zonasi berbasis kelurahan juga membatasi akses pendidikan ke sekolah pilihan,” ungkapnya.

Sebagai solusi, mereka menyarankan kepada Disdikpora DIJ untuk mengembalikan sistem zonasi seperti tahun ajaran lalu. Yaitu berdasarkan radius terdekat dengan sekolah. “Alternatifnya kami menyarankan dikembalikan seperti 2018 dengan radius lima kilometer dan dengan merevisi blank spot (area yang tidak terdapat sekolah),” tuturnya.

Selain di DPRD DIJ, perwakilan orang tua siswa juga melakukan pertemuan dengan Kepala Disdikpora DIJ Kadarmanta Baskara Aji di Kantor ORI DIJ. Intinya sama mereka mempertanyakan juknis PPDB yang dikeluarkan.

Seperti yang disuarakan perwakilan orang tua siswa, Kuncoro Harto Widodo. Mantan Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM itu mengaku sebagai salah satu yang merekomendasikan PPDB menggunakan aturan zonasi. Saat itu alasannya karena banyak kecelakaan yang melibatkan siswa sekolah. Tapi sebagai orang tua, dia menilai zonasi belum bisa dilaksanakaan saat ini. “Selama standar sekolah belum sama, rekomendasi belum bisa dijalankan. Kapan bisa diterapkan? Itu tergantung kapan bisa menyeragamkan (sekolah),” ungkapnya di Kantor ORI Perwakilan DIJ.

Sebagai peneliti yang lama tinggal di Jepang, dia membandingkan kondisi zonasi di sana dengan di Indonesia. Di Jepang, jelas dia, zonasi tak ada masalah karena desain infrastruktur fisik, SDM guru dan tenaga administrasi relatif sama. Hal itu belum terjadi di Indonesia maupun DIJ saat ini. “Solusinya kami menyarankan zonasi plus, bisa dengan memainkan prosentse yang seimbang antara yang mampu dan tidak mampu, pintar dan kurang pintar ataupun jarak rumah,” paparnya.

Kepala ORI Perwakilan DIJ Budi Matsuri mengakui pihaknya menerima keluhan dari orang tua siswa. Terutama karena merasa tidak dilibatkan dalam penyusunan juknis. “Padahal kalau orang tua dilibatkan, hal seperti ini bisa terdekteksi sejak awal, ini juga jadi bahan evaluasi bagi dinas,” katanya.

Belum lagi sosialisasi juknis yang mendekati proses PPDB. Budhi menilai seharusnya sosialisasi internalisasi dilakukan sepanjang tahun. Karena orang tua yang anaknya akan masuk ke jenjang sekolah berikutnya berbeda. “Harusnya memang ada program sosialisasi yang terprogram dengan baik, karena sebagian orang tua juga masih dengan mindset lama yaitu sekolah favorit, sementara zonasi ini menawarkan mindset baru tentang zona,” katanya.

Mendapat kritikan dari berbagai kalangan, Baskara Aji mengaku menerima semua masukan. Termasuk dari ORI Perwakilan DIJ yang akan memberikan rekomendasi terkait hal itu. “Dilihat dulu rekomendasinya ORI seperti apa, kalau bisa ditindaklanjuti ya kita tindaklanjuti, kalau tidak bisa ditindaklanjuti ya saya akan konsultasikan ke ORI,” katanya. Terkait keluhan orang tua murid mengenai kualitas sekolah, Aji menyebut karena berbeda sudut pandang. Menurut dia kualitas sekolah bisa dliat dari akreditasi. “Akreditasi sekolah itu sudah sama,” tambahnya. (cr8/pra/er)