KULONPROGO – Kepastian Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo menjadi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) masih belum jelas. Wakil Bupati Sutedjo ternyata juga belum melakukan persiapan jika nantinya dia naik jabatan menjadi bupati menggantikan Hasto.
Apakah Sutedjo siap menjadi bupati? Dia enggan memberi jawaban pasti. ‘’Saya ikut aturan yang berlaku saja. Saya juga belum ada persiapan. Tugas saya, kalau Pak Hasto berhalangan hadir, saya yang menggantikan,” kata Sutedjo.
Hasto dinilai Sutedjo merupakan sosok jujur. Bersemangat tinggi membangun Kulonprogo. Banyak inovasi dari Hasto.
“Jargon Bela Beli Kulonprogo itu bagus. Bisa dinasionalkan. Tinggal Pusat mau tidak mengadopsi jargon itu,” ujar Sutedjo.
Jika Hasto menjadi Kepala BKKBN, Sutedjo akan mengikuti aturan yang ada. Dia memilih untuk menunggu kepastian apakah naik menjadi bupati atau tidak.
Hasto sendiri berusaha menuntaskan persoalan dan janji politiknya. Sembari menunggu pelantikan menjadi Kepala BKKBN.
“Pelantikan saya, yang tahu Sekretaris Kabinet (Seskab). Pak Seskab (Pramono Anung) sudah bilang ke saya, kalau SK tersebut benar. Dan saya akan dilantik,” kata Hasto (10/6).
Dikatakan, ada beberapa persoalan yang belum tuntas di Kulonprogo. Dirinya akan berusaha menyelesaikan pekerjaan itu sebelum menjadi Kepala BKKBN.
“Yang penting-penting diselesaikan. Konsekuensi dari estafet kepemimpinan, pindah gak pindah, tetap harus diselesaikan persoalan yang masih ada,” kata Hasto.
Hasto-Sutedjo memiliki beberapa janji. Di antaranya, mewujudkan masyarakat rukun, sehat, sejahtera, mandiri, aman, berprestasi, dan berkeadilan.
Sutedjo mengatakan, beberapa program yang perlu diselesaikan adalah rencana pembangunan Taman Raja Nusantara. Telah diusulkan 2015, tapi belum terealisasi.
Adapula upaya pengentasan kemiskinan berdasar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ditargetkan turun 3 persen pada 2020. Rasio kemiskinan di Kulonprogo masih tinggi.
Salah seorang Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas Komunikasi dan Informatika Kulonprogo, Tabah Sukma mengatakan, siapapun bupatinya harus menyejahterakan pegawai. Terutama yang berstatus kontrak.
“Misal Pak Sutedjo naik (menjadi bupati), diharapkan bisa memperhatikan nasib kami, pegawai kontrak. Kami butuh kejelasan soal kontrak tiga tahun,” ujar Tabah. (tom/iwa/zl)
