PURWOREJO –  Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Purworejo menilai perencanaan program pembangunan di kabupaten ini masih lemah. Hal ini didasarkan pada data yang disampaikan Wakil Bupati Yuli Hastuti mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2018 dalam rapat paripurna DPRD Selasa malam (11/6).

Juru bicara semua fraksi Prabowo mengatakan, dari laporan wakil bupati itu disampaikan dalam belanja modal aset tetap lainnya pencapaiannya melebihi target. Besarannya mencapai 818,92 persen.  “Capaian luar biasa ini malah menunjukkan indikasi lemahnya perencanaan yang ada,” katanya dalam paripurna pandangan umum fraksi kemasin (12/6).

Menurutnya, pemkab harus lebih cermat dalam melakukan perencanaan, sehingga semua bisa tepat sasaran. Selain itu, kegiatan pembangunan seharusnya direncanakan terlebih dahulu secara matang.

Secara keseluruhan, penggunaan anggaran di tahun 2018 juga tidak bisa optimal. Dari anggaran sebesar Rp 1.807.304.216.273, hanya bisa digunakan Rp 1.680.531.555.419.  “Ditilik dari selisih angka itu, pencapaian belanja mencapai Rp 92,99 persen,”  tambah Prabowo.

Memberikan kritik dari sisi belanja, fraksi di DPRD memberikan apresasi untuk pendapatan yang bisa dibukukkan di tahun 2018. Dari target pendapatan sebesar Rp 278.952.386.273, di tahun 2018 pendapatan yang diperoleh mencapai Rp 286.971.590.024.  “Kami memberi apresiasi karena bisa melampaui target 100 persen yaitu sebesar Rp 102,87 persen,”  ungkapnya.

Meski demikian, Prabowo juga melontarkan kritikannya karena pendapatan asli daerah (PAD) tahun anggaran 2017 masih lebih tinggi daripada target anggaran yang ditentukan. “Diperlukan evaluasi faktor-faktor yang menjadi kendala di lapangan atau kah karena penetapan target itu kurang valid dalam perencanaannya,” tambah Prabowo.

Wakil Bupati Yuli Hastuti saat memberikan sambutan dalam penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 mengatakan, sisa lebih penggunaan anggaran di tahun 2018 mencapai Rp 107.111.447.590. Angka ini lebih sedikit daripada silpa tahun sebelumnya yang mencapai Rp 175.783.754.769.

“Dari sisi kewajiban, Kabupaten Purworejo per tanggal 31 Desember 2018 senilai Rp 20.411.918.193,92. Sedangkan saldo ekuitas yang menggambar kekayaan bersih pemkab di tanggal yang sama mencapai Rp 2.759.712.587.115,76,” jelas Yuli. (udi/laz/fj)