JOGJA – Sejak kepengelolaan Terminal Giwangan Jogja diambil alih Kementrian Perhubungan sejak 2016 lalu, tak banyak perubahan yang terjadi. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menjanjikan revitalisasi Terminal Giwangan tahun depan. Syaratnya semua aset terminal sudah diserahkan.

Hingga kini, empat aset belum diserahkan oleh Pemerintah Kota Jogja. Yaitu SPBU, kawasan perkantoran, taman lalu lintas dan penginapan. Budi berharap Pemkot Jogja kooperatif. Terlebih Terminal Giwangan telah dibuatkan detail engineering design (DED) 2020.

“(Aset) Giwangan sedang dalam proses dan tahun ini selesai. Tapi untuk perencanaan dan DED tahun depan sudah jalan. Minta agar wali kota bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan, pak Wali harus punya selera kayak bandara,” jelasnya ditemui saat meninjau Terminal Giwangan, Minggu (16/6).

Kenapa harus seperti bandara? Budi menyebut program ini juga bertujuan membangun transportasi yang terintegrasi. Terutama antar sesama transportasi massal seperti kereta api dan tranportasi udara. Secara tidak langsung, program ini juga bertujuan mengurangi kepadatan kendaraan

“Programnya adalah by the service, tidak lagi memberikan bus tapi program perbaikan sarana dan prasarana. Targetnya adalah masyarakat yang selama ini tidak naik bus naik bus lagi. Nanti untuk armada bus langsung dari swasta,” ujarnya,

Dalam kunjungan singkat tersebut, Budi Karya Sumadi menyoroti sejumlah spot terminal. Seperti pusat kuliner yang belum tertata dengan baik. Begitupula tata letak dan perawatan fisik bangunan. Padahal saat ini Giwangan telah menyandang terminal tipe A.

“Secara umum kami inginkan tingkat layanan meningkat. Karena ini tempat keramaian jadi perawatan harus baik. Misal masyarakat mau jajan, melihat atmosfer tempatnya harus baik. (Libatkan) ada arsitek dari Jogja menangkap aspirasi dan desainnya,” pesannya.

Terminal Giwangan memiliki luas area 5,8 hektar. Dari total area tersebut sebanyak 1,76 hektar belum diserahkan. Terdiri dari kantor Dinas Perhubungan seluas 5.527 meter persegi, taman lalulintas seluas 7.037 meter persegi, SPBU seluas 2.935 meter persegi dan penginapan seluas 2.086 meter persegi.

Terkait revitalisasi terminal, pemerintah pusat menyiapkan dana Rp 50 miliar. Sayangnya dana tersebut belum bisa bergerak selama aset belum dserahkan sepenuhnya. Ini karena syarat pengelolaan pemerintah pusat adalah kepemilikan penuh aset.

“Diserahkan sepenuhnya dalam hal ini jadi aset Kemenhub baru bisa dikelola dan diperbaiki oleh pusat. Setidaknya ada 22 dari 128 terminal (seluruh Indonesia) belum ada berita serah terima karena belum clean and clear,” kata Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi.

Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti berjanji akan mengikuti segala aturan dari pemerintah pusat. Disinggung mengenai aset, HS mengaku telah berkirim surat ke Kemenhub. Proses penyerahan aset Terminal Giwangan ke Kemenhub sebelumnya sempat terkendala karena adanya persoalan hukum dengan pengelola awal. Proses hukum tersebut baru diselesaikan Pemkot Jogja.“Sudah membuat surat ke Ditjen terkait pengelolaan terminal ke Kemenhub. Kami ikut Pak Menteri saja,” kata HS singkat.

Seperti diketahui sebagai konsekuensi adanya UU nomor Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Aset berupa terminal bus tipe A dan jembatan timbang pengelolaannya diambil alih oleh pemerintah pusat. Di DIJ, selain Terminal Giwangan, Terminal Dhaksinarga di Gunungkidul juga masuk tipe A dan pengelolaanya diambil alih Kemenhub. (dwi/pra/er)