PURWOREJO – Pemanfaatan dana desa (DD) yang masih lebih banyak untuk sektor infrastruktur tidak saja terjadi di Kabupaten Purworejo. Secara nasional, hal sama juga terjadi. Permasalahan ini tidak menjadi sebuah persoalan berarti.

Demikian disampaikan Ketua STPMD AMPD Jogjakarta Dr Suntoro Eko Yunanto M.Si dalam critical voice point (CVP) dengan tema mengawal dana desa yang diadakan Dinas Komunikasi dan Informasi Purworejo, di Pendapa Rumah Dinas Bupati, Selasa (25/60). Hadir perwakilan Forkopimda, Sekda Said Romadhon serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Agus Ari Setyadi.

“Tidak masalah dana yang masuk ke desa itu sekarang dimanfaatkan untuk infrastruktur. Tapi memang perlu juga diarahkan agar bisa digunakan untuk membangun manusia dan sosial,” tuturnya.

Menurutnya, kepala dan perangkat desa kerap kali dibingungkan mengenai penggunaan dana desa. Ini amat beralasan karena banyak ceramah yang diikuti kerap memberikan pemahaman yang berbeda.  “Kita ikuti undang-undang saja bahwa penggunaan dana itu terserah desa,”  tambah Suntoro.

Dia meminta agar pengelolaan dana desa bisa dilakukan secara transparan. Kepala desa walaupun sebagai pemegang kekuasaan, tidak berarti boleh dengan seenaknya menggunakan dana yang ada.

“Ada istilah warungan dan lain sebagainya. Ini harus dihindari,” tandas Suntoro seraya menjelaskan, warungan yang dimaksud lebih kepada pembelanjaan anggaran dilakukan sendiri oleh kades.

Sekda Said Romadhon mengatakan, 70 persen pelaksanaan tata kelola keuangan desa perlu dibenahi, mulai pencatatannya, pengelolaannya, hingga pertanggungjawabannya. Tata kelola keuangan dimaksud berupa APBDes, termasuk dana desa.

Menurutnya, banyak kepala desa yang swalayan, yakni memegang uang sendiri atau dengan bendahara datang ke bank, mencairkan anggaran kemudian belanja sendiri. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menyusun surat pertanggungjawaban (SPJ). (udi/laz/by)