BANTUL – Memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) menjadi hal wajib bagi setiap warga negara Indonesia. Sebab, KTP-El merupakan identitas data kependudukan yang setiap saat dibutuhkan. Agar dapat mengakses layanan publik. Juga memudahkan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada setiap individu.

“KTP-El ini penting sekali. Hampir setiap pelayanan publik dibutuhkan untuk akurasi data. Termasuk pemberian bantuan dan jaminan sosial,” kata Bupati Suharsono saat berbincang-bincang dengan warga Melikan Lor RT 06, Padukuhan Gandekan, Desa Bantul, Kecamatan/Kabupaten Bantul, Selasa (25/6). Dikatakan, jika tidak memiliki KTP-El, maka data setiap orang tidak tercantum dalam data kependudukan. Sehingga peluang untuk dapat mengakses pelayanan publik minim.

Dia menjelaskan, pembuatan KTP-El dimulai sejak usia 17 tahun dan berlaku seumur hidup. Itu artinya, bagi lansia tetap diwajibkan memiliki kartu identitas itu.

”Nah, monggo simbah-simbah. Dan bagi difabel yang belum mempunyai KTP-El atau yang sudah mempunyai tapi hilang, diharapkan segera membuat ya. Minta surat pengantar di kelurahan,” ajak Suharsono kepada warga.

Dia juga mengimbau agar pihak keluarga segera mendaftarkan apabila memiliki anggota keluarga lansia dan disabilitas yang tidak mampu menjangkau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk melakukan perekaman KTP-El. Caranya dengan melaporkan kepada dukuh. Lalu dukuh menghubungi lurah desa. Desa bertanggungjawab menyampaikan ke Disdukcapil agar diberikan fasilitas layanan KTP-El jemput bola dengan mobil keliling.

“Kalau tidak bisa duduk, ya nanti bisa dicepret (difoto, Red) sambil tiduran,” ungkapnya. Kendati begitu, dia juga mengimbau  warga juga tak abai mengurus surat kependudukan lainnya. Seperti akta kelahiran, akta kematian, dan Kartu Keluarga (KK). Agar data kependudukan segera ter-up grade.

”Membuat KTP-El itu gratis. Tidak dipungut biaya,” tuturnya. Politisi Gerindra ini juga meminta agar warga melaporkan kepadanya  apabila ada petugas yang memungut biaya pada saat melakukan perekaman KTP-El. “Petugas yang memungut biaya bisa dikenakan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Atau denda uang Rp 75 juta,” tuturnya.

Dalam kegiatan itu Suharsono menyempatkan diri mengunjungi Tukijem alias Dasilah, 80, lansia yang menderita sakit dan hanya berbaring tidak bisa duduk. Dalam kunjungan itu, Suharsono meminta agar petugas dari Disdukcapil Bantul melakukan perekaman KTP-El.

Lurah Desa Bantul Supriyadi mengatakan, Dasilah adalah salah satu lansia yang belum memiliki KTP-El. Dia menyebut, ada 19 lansia yang belum memiliki KTP di Desa Bantul.

“Kami sudah lakukan pendataan melalui masing-masing dukuh. Secepat mungkin akan dilakukan perekaman melalui mobil keliling,” ungkapnya Selasa. (*/cr6/laz/fj)