JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan Prabowo-Sandi dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHUP) yang digelar sejak 14 Juni lalu. Dalam putusan yang dibacakan secara bergantian oleh sembilan hakim MK sejak pukul 12.30 siang hingga pukul 21.13 malam, Kamis, 26 Juni 2019, akhirnya Ketua MK Anwar Usman mengetuk palu dan meyatakan permohonan Prabowo-Sandi ditolak seluruhnya.

Menurut Wakil Direktur Advokasi dan Hukum TKN Jokowi-Ma’ruf, Hermawi Taslim, dengan keputusan MK tersebut, praktis sudah berakhir seluruh proses rangkaian Pilpres 2019.

”Sekarang, tinggal menunggu penetapan KPU atas presiden dan wakil presiden terpilih. Selanjutnya urusan protokoler untuk pelantikan dan pengambilan sumpah presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2019-2024,” ujar Taslim, Kamis malam (27/6).

Taslim juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah dengan sabar mengikuti seluruh rangkaian proses pemilihan presiden. Mulai dari taraf pendaftaran, verivikasi, kampanye, pencoblosan, hingga persidangan MK ini.

Politikus Partai Nasdem ini menilai, tingkat kesadaran politik masyarakat semakin baik. ”Masyarakat sudah semakin kritis dan tidak mudah terombang ambing oleh berbagai isu dan pemberitaan yang tidak akurat,” katanya.

Taslim berpendapat, sikap kritis masyarakat ini merupakan modal utama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dalam menata ulang pranata kehidupan sosial yang lebih adil, lebih bermartabat, dan lebih terhormat di mata international.

Tentang keberadaan tim hukum Jokowi-Ma’ruf ke depan, Taslim menggarisbawahi harapan wakil presiden terpilih Kiai Maruf Amin (KMA) yang menginginkan agar tim hukum yang solid ini kelak dapat membantu pemerintahan dalam bidang penegakan hukum.

”Itu ditegaskan KMA ketika menerima kami bersilahturahmi kemarin Rabu (25/6),” ujar Wasekjen DPP Nasdem itu.

Masih menurut Taslim, tim berharap hal tersebut akan menjadi salah satu agenda dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi sekembali dari kunjungan kenegaraannya di Jepang. (*/pra/ila)